Muhaimin PKB: Musyawarah Mufakat Percepat Proses Kenegarawan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan, Koalisi Indonesia Hebat mencoba berlaku arif untuk menjaga kebersamaan. Oleh karena itu, pihaknya terus mengupayakan pemilihan paket pimpinan MPR dengan musyawarah mufakat.

"Tawaran kami ketua MPR dari DPD serta dari pihak pendukung Prabowo menjadi wakil ketua dan dari kami (KIH) 2. Tentu saja hal tersebut untuk mempercepat proses dalam menuju kenegarawanan partai. Kalau ini bisa disepakati maka akan menuju satu kebersamaan ke depan lebih baik. Kami terbuka untuk terus mencari solusi agar tidak terkesan partai politik berebut sesuatu," ujar Muhaimin di Gedung DPR, Selasa (7/10/2014).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, dia terus masih mencoba melakukan pembicaraan dengan partai lain.
"Meski saya belum tahu, tapi saya akan terus kita ajukan," tegas dia.

Muhaimin optimistis, Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari partai pendukung Jokowi-JK yaitu PDP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura pemilihan paket pimpinan MPR berdasarkan musyawarah.

"Kita masih pada opsi itu dan kita optimis hal ini diterima semua anggota parlemen," tandas Cak Imin.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah atau ‎DPD mendapat jatah 1 kursi untuk duduk sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam Rapat Pleno DPD, Oesman Sapta keluar sebagai calon dari DPD yang diputuskan melalui voting.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga bertemu dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di Hotel Mulia, Jakarta Senin 6 Oktober malam.

Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon mengatakan, dalam pertemuan tersebut anggota Koalisi Merah Putih (KMP) dari Golkar Setya Novanto meminta agar merelakan kursi pimpinan MPR. Bahkan, menawarkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapat ruang lebih menjadi pimpinan komisi.

"Saya bilang nggak ada ruang renegosiasi. Kita sudah proses 1 (Oktober) sampai dini hari, lalu kita sudah maksimal, kalau sudah maksimal ya itu ikhtiar kita. Kita hormati. Tidak ada kesan begging (mengemis). Kita di luar pemerintahan siap, masa di pemerintahan tidak? Dibagi juga bukan eksekutif. Mau 10-0 juga nggak apa-apa," terang Effendi usai pertemuan, Jakarta.

"Yang sampaikan itu Novanto. DPR-MPR sudah final, tinggal kita perlebar di komisi-komisi. Kita berpikir ke sana pun tidak. Saya sampaikan itu tidak pernah atau sampaikan proposal begitu," tambah dia.