Romo Benny: Jokowi Harus Bawa Semua Menteri ke KPK

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan Jokowi-JK menentukan 34 kementerian yang mengisi pemerintahannya dinilai tak lepas dari kompromi politik. Terlebih, ada 16 posisi profesional partai yang disediakan untuk koalisi pendukung Jokowi-JK.

Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo mengatakan, Jokowi tidak dapat melepaskan diri dari kompromi politik dalam menjalankan pemerintahan. Jokowi juga seharusnya tidak membedakan profesional dan partai. Yang terpenting, dia harus menyerahkan nama-nama kepada KPK.

"Profesional murni dan parpol jangan dibedakan, tapi bawa semua ke KPK, apakah orang itu bersih? Baru lihat kemampuan, ideologi yang jelas, harus lepas dari jabatan parpol," kata Romo Benny saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2014).

Romo Benny mengatakan, menteri harus lepas dari jabatan partai sangat penting bagi jalannya pemerintahan. Menteri juga nanti harus tunduk pada presiden bukan pada partai.

"Yang pasti ideologinya harus sama dengan Jokowi. Harus tunduk pada presiden, bukan partai. Caranya, bisa saja partai menyerahkan nama, tapi yang menentukan tetap Jokowi," ujar Romo Benny.

Anggapan Jokowi telah mengingkari janji merampingkan kabinet merupakan penilaian yang salah. Efisiensi, kata Romo Benny, tak hanya didasari pada jumlah kabinet.

"Yang penting bukan ramping atau nggak, tapi janji kampanye untuk rakyat, negara hadir itu yang harus ditagih. Efisiensi anggaran bisa, nggak perlu wamen (wakil menteri). Pertumbuhan meningkat terus ada ukurannya. Saya yakin Jokowi bisa pegang itu," tutup Romo Benny. (Sss)