Sukses

Ungkap SMS Tim Transisi Gadungan, SBY Dinilai Lempar Bola Liar

Karyono berandai jika dirinya menjadi Presiden SBY, tidak akan mengungkap SMS itu ke publik.

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai munculnya rumor Tim Transisi gadungan yang menghubungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) via SMS atau pesan singkat elektronik, diyakini bisa menimbulkan berbagai pendapat spekulatif.

Karyono mengatakan, hal itu bisa menimbulkan prasangka buruk kepada Tim Transisi yang dibentuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Meskipun Jokowi dan Tim Transisi sudah mengklarifikasi bahwa yang mengirim SMS kepada Presiden SBY bukan dari Tim Transisi.

"Masalahnya, rumor itu sudah terungkap ke publik melalui seorang presiden, dan SBY sendiri juga tidak mengungkap secara lengkap dan terbuka apa isi SMS tersebut," kata Karyono kepada Liputan6.com, di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

"Dengan demikian maka bisa menimbulkan kesan SBY hanya melempar isu yang menjadi bola liar," sambung dia.

Hal itu kata Karyono, menimbulkan banyak pertanyaan dari publik. Ia pun berandai jika dirinya menjadi Presiden SBY, ia tidak akan mengungkap SMS itu ke publik. Jika saja SBY melakukan itu, lebih elegan daripada melemparkan isu itu ke publik, sehingga persoalan itu clear.

"Saya lebih baik mengkonfirmasi langsung ke Jokowi, apakah benar ada Tim Transisi yang ditugaskan untuk menghubungi saya? Saya tidak tahu kenapa SBY lebih memilih melempar masalah itu ke publik, sehingga bisa menimbulkan kesan ada kepentingan politik di balik pelemparan isu tersebut," tandas Karyono.

Tim Transisi akhirnya mengetahui kemunculan Tim Transisi gadungan yang mengirim surat ke beberapa kementerian teknis. Tim Transisi pun meminta maaf terkait kemunculan Tim Transisi gadungan itu. Terlebih mereka sudah membawa nama Jokowi-JK untuk kepentingan mereka.

Sementara, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam sebelumnya juga mengedarkan surat imbauan kepada seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk mengikuti aturan yang berlaku, jika ingin berkomunikasi dengan Tim Transisi yang dibentuk pasangan Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-JK.

Surat edaran ini dikeluarkan lantaran pihaknya menduga terdapat menteri yang sudah menjalin komunikasi dengan pihak pemerintahan Jokowi-JK.

Seharusnya lanjut Dipo, komunikasi oleh pembantu presiden yang masih tergabung dalam menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dengan Tim Transisi Jokowi dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan. (Ans)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini