Golkar Menilai Tidak Adil Mendesak SBY Menaikkan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengakui masalah harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan persoalan krusial. Apalagi anggaran untuk subsidi BBM terancam membengkak.

Namun, menurutnya hal itu tak dapat dijadikan alasan untuk meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga BBM di masa-masa akhir pemerintahannya. Priyo pun menganggap permintaan itu tak adil.

"Saya menyerukan jangan didesak-desak Presiden SBY di masa akhir pemerintahan beliau untuk menaikkan harga BBM. Ini tidak fair," tegasnya di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (31/8/2014).

Menurutnya, sekitar sebulan yang lalu Presiden SBY telah menyampaikan kepada seluruh menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II bahwa dirinya tak akan mengambil keputusan strategis jelang akhir masa jabatannya. Bahkan, penggantian direksi BUMN pun juga tak akan dilakukan di masa peralihan pemerintahan ini.

"Apalagi untuk urusan BBM. Nggak adil kalau Pak SBY masih diminta, didorong-dorong untuk menaikkan BBM. Itu nanti tugas pemerintah baru," tandas Ketua DPP Partai Golkar itu.

Beberapa waktu lalu, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Presiden SBY dia meminta untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Jadi ini terus terang ingin saya sampaikan tadi malam. Memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014.

Namun, kata Jokowi, SBY menganggap saat ini kurang tepat untuk menaikkan harga BBM. Gubernur DKI Jakarta itu juga tak menyebutkan kapan harga BBM bersubsidi akan dinaikan.

"Saya ini masih gubernur. Ini sekarang wilayahnya beliau (SBY). Beliau (SBY) menyampaikan bahwa saat ini, kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan BBM. Kira-kira itu jawaban SBY," tambah mantan Walikota Surakarta itu.