Soal Menteri Rangkap Jabatan, Ini Pendapat Puan Maharani

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Jokowi berencana menetapkan aturan menteri kabinetnya untuk melepaskan atribut partainya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani punya pendapat lain dengan pria bernama lengkap Joko Widodo itu.

Menurut Puan, pimpinan parpol sekalipun mempunyai kapabilitas dan potensi untuk menjadi menteri dalam kabinet.

"Setahu saya orang berasal dari parpol punya kapabilitas dan potensi yang banyak, jangan kemudian dikotomikan profesional baik yang dari parpol nggak, jadi lucu kan," kata Puan di Posko Tim Kampanye Nasional (TKN) Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014).

Meski demikian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP ini masih enggan membocorkan siapa saja pengurus parpol yang akan masuk ke dalam kabinet Jokowi nanti.

"Masih didiskusikan, nanti diumumkan pertengahan September, akan didiskusikan dengan ketum parpol," ucap Puan.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, akhirnya luluh dengan langkah Presiden terpilih Joko Widodo memisahkan antara jabatan di kabinet dengan di partai politik. Cak Imin kini menyatakan setuju pimpinan partai yang masuk dalam kabinet harus mengundurkan diri dari jabatan di parpol.

"Komitmennya adalah siapa pun yang diangkat jadi menteri nanti melepaskan diri dari simbol kepartaian. Itu spirit-nya," kata Muhaimin di DPP PKB, kemarin, Selasa 26 Agustus 2014. (Ans)