Ketua DPP: Golkar Tak Ingin Dicap Oportunis Kejar Pemerintahan

Hajriyanto Golkar: Jangan Mendewakan Survei — Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari tak yakin dengan hasil survei bahwa Aburizal alias Ical tak mampu saingi Jokowi dan Prabowo.

Liputan6.com, Jakarta - Politisi Senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menegaskan pihaknya tetap bertahan di Koalisi Merah Putih, karena enggan merecoki amanat rakyat. Karena itu, Golkar tetap menjadi partai penyeimbang atau oposisi di pemerintahan Jokowi-JK.

"Masuk koalisi atau oposisi? Saya rasa ada jalan ketiga, tak masuk pemerintahan. Partai Golkar nggak mau dicap pragmatis dan oportunis yang kejar pemerintah. Kami nggak mau jadi parpol yang recoki amanat rakyat," kata Hajriyanto saat diskusi Prespektif Indonesia di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (23/8/2014).

Ketua DPP Partai berlambang pohon beringin itu menegaskan ada pilihan ketiga yang komprehesif sebagai fungsi penyeimbang. Karena itu dirinya menepis ada angapan bahwa partainya memiliki agenda terselubung sehingga bertahan sebagai partai oposisi.

"Bukan hanya ganggu kami, kami nggak akan ganggu. Ada persepsi politik, nggak masuk pemerintah, jadi oposisi, jadi pengganggu pemerintahan, merecoki pemerintah. Dituduh jatuhkan Presiden. Perlu kami klarifikasi, untuk menyatakan komitmen, tak akan menggangu dan menjatuhkan Presiden. Dan tolong jangan ganggu parpol kami. Partai itu harus take and give. Nggak mungkin ganggu kalau partai kami diganggu," tegas dia.

Dia pun menyayangkan ada stigma pada sebagian masyarakat Indonesia bahwa partai oposisi selalu ingin menjatuhkan pemerintahan karena tak mendukung. Padahal, untuk mendukung pemerintahan tidak harus berada dalam pemerintahan itu sendiri.

"Mendukung (pemerintah) bukan harus di dalam pemerintahan. Berada di luar pemerintahan juga bisa mendukung," ujar dia.

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan bahwa pandangan sebagian masyarakat di Indonesia berbeda dengan masyarakat di negara barat yang menghargai partai oposisi. Sebut saja, kata dia, seperti di Inggris atau negara barat. Publiknya memberikan penghargaan kepada partai oposisi.

"Publik di barat memberikan penghargaan sepadan, partai yang ada di dalam atau di luar pemerintahan," tandas Hajriyanto. (Ein)