IPW: Ada 2 Kelompok Berpotensi Buat Kerusuhan 22 Juli

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai ada 2 kelompok yang berpotensi menjadi ancaman gangguan kamtibmas pada penghitungan akhir Pilpres 2014 pada 22 Juli mendatang. Keduanya adalah kelompok yang tidak puas hasil penghitungan KPU dan kelompok yang tidak bertanggung jawab yang berusaha menunggangi situasi untuk membuat kekacauan.

IPW berharap Polri dan TNI mencermati manuver dari kedua kelompok ini agar situasi kamtibmas tetap terjaga dan kondusif, baik pada 22 Juli maupun setelahnya.

"Namun, jika ada pihak-pihak yang tetap nekat membuat kekacauan, Polri dan TNI jangan ragu untuk menindaknya," ungkap Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7/2014).

Selain itu, lanjut Neta, para pelaku maupun otak pembuat kekacauan harus dibawa ke pengadilan hak asasi manusia (HAM). Sebab kekacauan atau kerusuhan yang menimbulkan banyak harta benda maupun korban manusia, seperti Kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap HAM.

Jika kekacauan terjadi pasca 22 Juli, lanjutnya, pemerintahan baru harus benar-benar serius mengusutnya dan mendorong para pelaku diadili di pengadilan HAM. Jangan seperti pada saat Kerusuhan Mei 1998 hanya didiamkan. Pihak keamanan, aparat penegak hukum maupun pemerintah baru seakan tidak peduli dengan kerusuhan tersebut.

"Padahal begitu banyak korban berjatuhan. Pembiaran kasus pelanggaran HAM seperti di tahun 1998 tidak boleh terulang lagi. Ke depan pemerintahan baru perlu mencermati kasus-kasus pelanggaran HAM dan segera membawa pelakunya ke pengadilan HAM," paparnya.

IPW menilai, Polri dan TNI sudah memaksimalkan sumber dayanya untuk mengamankan penghitungan akhir Pilpres 2014 pada 22 Juli. Meski demikian, pihak yang tidak puas dan yang tidak bertanggung jawab jangan diberi peluang bermanuver merugikan masyarakat.

"Kerjasama intelijen Polri, TNI, dan BIN sangat diperlukan dalam mengantisipasi situasi. Sikap profesional aparat keamanan harus benar-benar bisa menjaga bahwa PIlpres 2014 adalah kegembiraan politik serta pesta demokrasi, dan bukan bencana yang melahirkan kekacauan sosial," pungkas Neta. (Mut)