KPU, Bawaslu, dan KSAD Gelar Teleconference dengan 17 Pangdam

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) melakukan teleconference bersama KPU dan Bawaslu se-Indonesia serta 17 Panglima Daerah Militer (Pangdam) se-Indonesia.

Hal ini untuk berkoordinasi dan melaporkan kabar terbaru terkait pendistribusian logistik dan situasi keamanan Pilpres 2014 , di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Minggu (6/7/2014).

Secara umum, situasi dan kondisi H-3 pilpres dilaporkan oleh semua Pangdam kondusif dan terkendali. KSAD Jenderal TNI Budiman tak luput mengapresiasi anggotanya yang sudah bekerja maksimal tersebut. Namun, Budiman mengimbau agar disetiap daerah yang terdapat kekurangan sekecil apapun harus bisa diantisipasi.

"Semua kekurangan, evaluasi dari pemilu legislatif harus diperbaiki. Pastikan semua kekurangan pendistribusian terpenuhi saat pelaksanaan pilpres. Sekecil apapun ditemukan tindak kekerasan harus dicegah dan ditegakkan sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku," kata Budiman mengimbau jajahannya melalui teleconference tersebut.

Tak hanya itu, Budiman juga kembali mengingatkan jajahannya bahwa Harus bersikap netral dalam pilpres. "Ini adalah taruhan nama baik AD, sampai di bawah menjaganya untuk tetap netral. Masyarakat dan negara menginginkannya. Tugas AD adalah membantu kepolisian pengamanan pemilu," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua KPU Husni Kamil Manik, meminta kepada semua penyelenggara pemilu khususnya KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk terus berkoordinasi dengan pihak TNI AD. "Apa yang dikatakan Jenderal Budiman adalah fakta, untuk hal distribusi terus koordinasi dengan pihak TNI AD," ujarnya.

Tak hanya itu, Husni juga meminta TNI AD tak hanya menjaga keamanan pendistribusian logistik pilpres, namun juga keamanan logistik saat sudah sampai dan pas pemungutan suara.

"Kami juga menginginkan keamanan bukan hanya saat pendistribusian logistik, tapi saat sudah sampai agar masyarakat bisa terjamin hak konstitusinya," tandas Husni.