Pegiat HAM di Papua Serukan Tak Pilih Capres Pelanggar HAM

Liputan6.com, Jayapura - Sejumlah pegiat dan organisasi HAM menggelar kampanye Melawan Lupa di Papua. Para aktivis ini menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak memilih calon presiden yang memiliki rekam jejak dalam hal pelanggaran HAM.

"Dalam beberapa hari ini, kami bersama sejumlah aktivis dan LSM HAM di tanah Papua menggelar gerakan Melawan Lupa dalam rangka menyambut transisi demokrasi di Indonesia. Sekaligus menyerukan kepada rakyat Papua untuk tidak salah memilih presiden dalam pilpres mendatang," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Jayapura, Jumat 20 Juni 2014.

Menurut Poengky, kasus pelanggaran HAM banyak terjadi di Papua, seperti pelanggaran hak sipil dan politik dalam bentuk pembatasan hak berekspresi, kekerasan terhadap warga sipil terkait stigma separatis, maraknya kasus penembakan, serta pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus Mapenduma tahun 1996, kasus Wamena tahun 1977 dan kasus Bela Alama yang sudah dilupakan.

"Tentunya ini pelajaran berat bagi presiden yang terpilih pada 9 Juli mendatang, sehingga guna mewujudkan pilpres yang berkualitas dan menghasilkan presiden yang terbaik, maka kami meminta masyarakat di Papua tak memilih calon presiden yang memiliki rekam jejak pelanggar HAM," tegasnya.

Sedangkan kepada presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya, Poengky menaruh harapan agar bisa membantu menyelesaikan konflik di Papua dengan cara serta pendekatan yang lebih manusiawi.

"Kami juga berharap kepada presiden yang terpilih bisa menyelesaikan konflik di Papua melalui cara-cara dialog dan damai, serta berkomitmen menghormati, menegakan dan melindungi HAM," jelasnya.

Sementara penerima penghargaan Yap Thiam Hiem 2009, Pastor John Jonga di tempat yang sama meminta masyarakat Papua tidak melupakan berbagai pelanggaran HAM di Papua. Pada kasus pembebasan sandera  di Mapenduma, 13 Mei 1996 misalnya, telah terjadi serangan militer yang mengakibatkan terbunuhnya 8 warga sipil dan membumihanguskan beberapa kampung di lokasi tersebut.

"Setelah serangan militer itu, Mapenduma dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer yang berbuntut terjadinya berbagai pelanggaran HAM, sejumlah perwira militer harus bertanggung jawab, termasuk Prabowo Subianto," tegasnya.

Sejumlah aktivis HAM Papua juga mengklaim gerakan Melawan Lupa bukan sebagai kampanye hitam, namun telah dilakukan sejak 16 tahun lalu.

"Kalaupun momennya saat ini sedang kampanye pilpres, itu hanya kebetulan dan bukan kampanye hitam terhadap capres tertentu. Gerakan ini tak ada kaitannya dengan politik," paparnya. (Ado)