Kontrak Politik Lumpur Lapindo, Amunisi Jokowi Lawan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Jokowi menandatangani kontrak politik dengan para korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kontrak itu pun menjadi amunisi Jokowi melawan Prabowo Subianto.

Menurut Direktur Eksekutif IndoStrategi Andar Nubowo, meski tak langsung berkaitan dengan Prabowo Subianto sebagai lawannya dalam pemilihan Presiden 2014 mendatang, namun MoU tersebut tentu akan berpengaruh.

"Meski tidak ada kaitan langsung dengan Prabowo, kasus Lapindo terait dengan ARB sebagai mitra koalisi. Tentunya berpengaruh," katanya kepada Liputan6.com melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Karena kontrak politik itu, jelas Andar, bisa dijadikan amunisi untuk menyerang kubu Prabowo Subianto dan seluruh partai pendukungnya.

"MoU Lapindo ini menjadi amunisi Jokowi untuk menyerang kubu lawan. Dan pola serangannya, tidak hanya fokus ke Prabowo atau Hatta tetapi juga ke partai-partai pendukungnya," ujar Andar.

Lebih lanjut, Andar mengungkapkan, kontrak politik Jokowi dengan korban Lapindo itu mengisyaratkan bahwa penanganan yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak selesai. Selain itu, kontrak politik itu melihatkan bahwa kubu Prabowo diisi oleh orang tidak bertanggung jawab terhadap janjinya.

"MoU itu mengisyaratkan korban Lapindo tidak puas dengan penanganan dari ARB selama ini. Dan mereka berharap pada Jokowi untuk menuntaskannya. Kedua, mengisyaratkan bahwa koalisi Prabowo Hatta didukung oleh orang yang selama ini tidak memenuhi janji-janjinya dalam kasus Lapindo."

Sebelumnya, Capres PDIP Joko Widodo alias Jokowi hadir dalam peringatan 8 tahun tragedi meluapnya lumpur Lapindo di Desa Siring, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 29 Mei. Pada kesempatan ini, Jokowi menandatangani kontrak politik dengan korban lumpur Lapindo.

Kontrak politik itu yakni Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Permukiman Miskin yaitu geser bukan digusur dan penataan. Selain itu adalah dana talangan untuk korban Lapindo keamanan pekerjaan.

Sementara salah satu warga korban Lumpur Lapindo, Lina mengaku percaya Jokowi menepati kontrak politiknya itu. Dia juga berharap, bila Jokowi terpilih menjadi presiden, pemerintah cepat menyelesaikan kasus Lapindo, baik dari sisi hukum, sosial dan lingkungan.