PDIP-Nasdem Nyatakan Kondisi Darurat Rekapitulasi Suara

Liputan6.com, Jakarta Berbagai kecurangan mulai muncul dalam proses rekapitulasi suara Pileg di beberapa daerah Indonesia. Kendati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan proses rekapitulasi secara nasional. Kondisi ini dianggap PDIP dan Partai Nasdem sebagai darurat rekapitulasi suara.

"Tadi pagi kami secara khusus kami berkoordinasi dengan liaison officer KPU, PDIP dan Partai Nasdem, hari ini menyatakan darurat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu," kata Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristanto di posko JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014).

Menurut Hasto, secara poilitik hasil rekapitulasi suara akan menentukan nasib bangsa. Tak hanya menentukan kekuatan politik di parlemen, tapi sebagai acuan partai dalam menentukan koalisi untuk mengusung capres-cawapresnya.

"Seperti diketahui, untuk mengusung capres-cawapres harus memenuhi syarat 20% kursi parlemen dan 25% suara parpol. Kekacauan proses rekapitulasi sangat menentukan tahapan Pemilu Presiden (Pilpres)," lanjutnya.

Menurut Hasto ada hal sistematis munculnya kecurangan, yakni dengan menggunakan instrumen Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada kecenderungan secara masif partisipasi dalam DPT mengalami penurunan atau diturunkan. Tapi, ketentuan mengenai cadangan surat suara justru digelembungkan.

"Modus yang dipakai, melihat DPT banyak KPUD menggunakan DPT, bukan menggunakan SK (Surat Keputusan) 354 KPU. Tapi menggunakan DP4P (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu).  Partisipasi DPT turun, tapi partisipasi nasional justru naik 72%, bahkan ada yang mencapai 80%. Apa yang terjadi yakni dengan penggelembungan surat suara," ungkapnya.

Menurut Hasto, hal itu terjadi di salah satu dapil Sumatera Selatan penggelembungan suara yang mencapai 38 ribu dan Sumatera Utara 62 ribu. Penggunaan DPT khusus, tambahan, dan tambahan khusus yang berdampak terhadap besarnya surat suara sisa yang dipakai.

"Kompetisi antar partai dan antar caleg berlangsung sangat ketat dan dalam situasi liberal seperti sekarang, uang sangat efektif bekerja. Dan dalam kondisi itu penyelenggara Pemilu tak bisa jadi wasit yang baik untuk menghalangi kecurangan itu," tandas Hasto.