Petinggi PPP Sulsel Belum Terima Surat Pemecatan Amir Uskara

Liputan6.com, Makassar - Beberapa petinggi Partai Persatuan Permbangunan (PPP) Sulsel mengaku terkejut, dan belum menerima surat resmi pemecatan Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara. Amir dipecat karena dianggap melakukan penggalangan dukungan pemakzulan, atau pelengseran Ketua Umum PPP Suryadharma Ali alias SDA.

Ketua Bappilu PPP Sulsel Taufik Zainuddin mengaku kaget, terkait kabar pemecatan Amir Uskara. Bahkan dirinya belum mendapatkan konfirmasi dari DPP PPP atau pengurus lainnya.

"Saya belum tahu soal itu, apalagi saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) DPW PPP Sulsel. Makanya saya kaget karena saya belum dapat konfirmasi dari DPP," katanya, Kamis (18/4/2014) malam.

Taufik yang juga caleg PPP Dapil Sulsel 6 -- Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare -- enggan memikirkan terlalu jauh persoalan tersebut. Sebab, hingga saat ini dirinya masih melakukan pemantauan di Dapil tempatnya bertarung.

"Kalau belum ada surat resmi, saya masih menganggap Amir Uskara ketua saya. Tapi saat ini saya fokus dulu dengan perhitungan suara di Dapil saya," ujar Taufik.

Selain Taufik, Sekretaris PPP Sulsel Aras juga mengaku belum mengetahui persoalan tersebut. Namun dia enggan berkomentar banyak persoalan yang belum diketahuinya itu.

"Saya sudah telepon pengurus DPP, tapi tidak ada respon. Saya juga masih di perjalanan menuju Makassar,” ujar Aras.

Konflik di tubuh PPP semakin memanas, ketika 26 Ketua DPW berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat sepekan lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA), lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP, untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas perilaku SDA. Namun DPP malah menanggapi tuntutan itu, dengan memecat sejumlah kader yang dianggap berusaha melakukan pemakzulan atau pelengseran terhadap SDA.

Melalui SK yang ditandatangani Ketum DPP PPP Suryadharma Ali dan Wasekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha, tertanggal 16 April 2014, DPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW: Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa' Noer dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.

Sementara Sekjen PPP Romahurmuziy menegaskan, SK pemecatan tersebut dianggap ilegal. Karena untuk keluarnya sebuah SK kepada kadernya, membutuhkan proses panjang. Tidak cukup tandatangan ketua umum. Ia pun menuding ada pihak di luar partai yang berupaya memecah-belah partainya. (Tanti Yulianingsih)