Gerindra Dukung KPK Stop Dana Bansos Jelang Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - KPK meminta pemerintah pusat dan daerah membekukan dana bantuan sosial (bansos) sampai Pemilu 2014 berakhir. KPK menilai penggunaan dana bansos menjelang pemilu rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan mencairkannya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Gerindra mendukung langkah KPK dalam upaya pembekuan bansos hingga pemilu berakhir. "Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah KPK untuk mendesak pemerintah dalam pembekuan dana bansos," kata Fadli di Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Menurutnya, dana bansos rawan disalahgunakan pihak tertentu untuk kepentingan politik. Terlebih lagi dalam situasi menjelang pemilu, dana bansos bisa dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan kampanye maupun pencitraan semata.

"Ada pihak yang punya kewenangan untuk mencairkan dana bansos turut bertarung dalam pemilu. Oleh karena itu upaya KPK dalam pembekuan dana bansos hingga pemilu berakhir adalah langkah yang sangat tepat," tutup Fadli.

Dana bansos dalam nota keuangan sebesar Rp 55,86 triliun. Namun, dalam keputusan presiden sebagai pemutakhiran terakhir, alokasinya menjadi Rp 91,8 triliun. Tambahan itu disebabkan adanya perubahan posting sejumlah anggaran dari yang awalnya belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.