Negara Serikat Adalah Bentuk Pemerintahan Federal, Ini Pengertian, Ciri, dan Contohnya

Liputan6.com, Jakarta Dalam studi ketatanegaraan, negara serikat adalah salah satu konsep bentuk negara yang paling banyak dipelajari dan diterapkan di dunia. Konsep ini menawarkan perpaduan unik antara kekuasaan pusat yang kuat dan otonomi luas di tingkat daerah, sehingga menciptakan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dilansir dari Britannica, tujuh dari delapan negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah geografis €”Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Brasil, Australia, India, dan Argentina €”adalah negara serikat. Fakta ini menunjukkan bahwa model federasi menjadi pilihan strategis bagi negara-negara berukuran besar yang membutuhkan sistem pembagian kekuasaan yang efektif.

Mengacu pada data, sekitar 40% populasi dunia, atau kurang lebih 3,2 miliar penduduk, tinggal dalam negara yang menganut sistem federasi. Memahami apa itu negara serikat adalah langkah awal yang penting bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu pemerintahan dan bentuk-bentuk negara di dunia modern.

Secara mendasar, negara serikat adalah bentuk pemerintahan nasional di mana kekuasaan politik dibagi antara dua tingkat pemerintahan: pemerintah nasional (federal) dan pemerintah negara bagian atau provinsi. Berdasarkan yang dihimpun redaksi, negara serikat memiliki dua tingkat pemerintahan dan konstitusi nasional yang mendefinisikan kekuasaan serta tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Istilah "serikat" atau "federasi" sendiri berasal dari bahasa Latin foedus yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam konteks ini, negara serikat terbentuk ketika dua atau lebih kesatuan politik bersepakat untuk bersatu dalam satu ikatan politik, di mana terdapat satu entitas yang mewakili seluruh persatuan tersebut di mata dunia internasional.

Sebagaimana dikutip dari Britannica, federalisme merupakan mode organisasi politik yang menyatukan negara-negara bagian atau entitas politik terpisah dalam sebuah sistem politik menyeluruh dengan cara yang memungkinkan masing-masing mempertahankan integritasnya. Sistem federal melakukan hal ini dengan mensyaratkan bahwa kebijakan dasar dibuat dan diimplementasikan melalui negosiasi dalam bentuk tertentu, sehingga semua anggota dapat berbagi dalam membuat dan melaksanakan keputusan. Pemahaman ini menegaskan bahwa negara serikat berbeda secara fundamental dengan negara kesatuan dalam hal distribusi kekuasaan.

Memahami karakteristik negara serikat sangat penting untuk membedakannya dengan bentuk negara lain. Berdasarkan berbagai sumber internasional, berikut ciri-ciri utama yang membedakan negara serikat dari negara kesatuan maupun bentuk pemerintahan lainnya.

1. Pembagian Kekuasaan secara Konstitusional — Sebagaimana dilaporkan Britannica, negara serikat memiliki dua tingkat pemerintahan yang kekuasaannya meliputi wilayah yang saling tumpang tindih, konstitusi nasional yang mendefinisikan kekuasaan dan tanggung jawab setiap tingkat pemerintahan, pembagian kekuasaan yang jelas antar-tingkat pemerintahan, serta lembaga legislatif bikameral.
2. Konstitusi Ganda — Negara serikat memiliki konstitusi federal yang berlaku secara nasional dan konstitusi negara bagian yang berlaku di masing-masing wilayah. Dalam federasi, status mandiri negara-negara bagian serta pembagian kekuasaan antara mereka dan pemerintah pusat dijamin secara konstitusional dan tidak dapat diubah melalui keputusan sepihak.
3. Sistem Legislatif Bikameral — Negara serikat umumnya memiliki dua kamar parlemen, satu mewakili kepentingan negara bagian dan satu mewakili kepentingan seluruh warga negara.
4. Lembaga Peradilan yang Independen — Terdapat badan peradilan yang secara penuh atau setidaknya sebagian independen dari pengaruh politik pemerintah nasional maupun pemerintah negara bagian.
5. Pembagian Kekuasaan Simetris dan Asimetris — Mengutip Britannica, pembagian kekuasaan asimetris terjadi ketika wilayah-wilayah berbeda dalam suatu negara serikat memiliki tingkat otonomi yang bervariasi. Sebagai contoh, Quebec di Kanada memiliki lebih banyak otonomi dibandingkan provinsi lain karena warisan budaya Prancisnya.
6. Kedaulatan Internasional di Tangan Pemerintah Federal — Negara bagian yang tergabung tidak memiliki kedaulatan internasional karena kekuasaan dibagi antara negara-negara bagian lain dan pemerintah federal.
7. Otonomi Negara Bagian yang Dijamin Konstitusi — Berbeda dengan otonomi daerah di negara kesatuan, otonomi negara bagian dalam negara serikat tidak dapat dicabut sepihak oleh pemerintah pusat.

Sistem pemerintahan dalam negara serikat memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan beberapa tingkat pemerintahan yang saling berkoordinasi. Pada tingkat pemerintahan pusat, pemerintah federal biasanya menangani urusan yang bersifat nasional dan internasional. Merujuk berbagai sumber, bidang yang umumnya menjadi kewenangan pemerintah federal meliputi pertahanan nasional, kebijakan luar negeri, mata uang dan kebijakan moneter, perdagangan antar-negara bagian, serta kedaulatan negara di kancah internasional.

Di tingkat daerah, pemerintah negara bagian memiliki kewenangan dalam urusan domestik yang spesifik. Sebagai contoh, di Jerman, pemerintah federal di Berlin menetapkan kebijakan nasional untuk urusan seperti kebijakan luar negeri, mata uang, dan pertahanan nasional. Namun, setiap Land seperti Bavaria atau Saxony memiliki pemerintahannya sendiri yang bertanggung jawab atas bidang-bidang seperti kepolisian, urusan kebudayaan, dan aspek signifikan dari pendidikan.

Konsep "laboratorium demokrasi" menjadi salah satu aspek unik dari sistem pemerintahan negara serikat. Dalam sistem ini, negara-negara bagian dapat bertindak sebagai laboratorium untuk eksperimen kebijakan. Kebijakan yang berhasil di satu negara bagian dapat diadopsi atau disesuaikan di tingkat federal maupun negara bagian lainnya. Ini mendorong inovasi tanpa mempertaruhkan seluruh bangsa pada satu kebijakan yang belum teruji.

Baca juga: 6 Macam Sistem Pemerintahan di Dunia Lengkap Beserta Karakteristiknya

Sebagaimana diungkapkan berbagai pakar ketatanegaraan, negara serikat memiliki sejumlah keunggulan sekaligus tantangan yang perlu dipahami secara komprehensif. Pembahasan ini penting terutama bagi pelajar dan masyarakat yang ingin membandingkannya dengan sistem negara kesatuan seperti yang diterapkan di Indonesia. Dari sisi keunggulan, negara serikat secara efektif dapat mengakomodasi keragaman budaya dan etnis dengan memperbolehkan setiap wilayah mempertahankan hukum dan praktik mereka sendiri sembari tetap menjadi bagian dari kerangka nasional yang lebih besar.

Selain mengakomodasi keragaman, negara serikat juga memberikan tingkat aksesibilitas politik yang lebih tinggi. Dengan adanya berbagai tingkatan pemerintahan, masyarakat memiliki lebih banyak titik akses untuk berpartisipasi dan memengaruhi proses politik. Hal ini meningkatkan akuntabilitas serta responsivitas pemerintah terhadap warga negaranya.

Namun, negara serikat juga menghadapi tantangan serius. Tantangan dalam negara serikat dapat mencakup ketegangan antara otoritas negara bagian dan otoritas nasional, terutama terkait yurisdiksi atas hukum dan kebijakan. Dalam situasi krisis seperti pandemi, perbedaan kebijakan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dapat menghambat respons nasional yang kohesif. Selain itu, disparitas ekonomi antar-negara bagian sering menjadi sumber konflik, terutama terkait pembagian pendapatan dan dana perimbangan.

Baca juga: Ciri-Ciri Negara Kesatuan dan Perbedaannya dengan Negara Serikat

Sebagaimana disampaikan Britannica, Belgia, Ethiopia, Jerman, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Swiss, Uni Emirat Arab, dan Venezuela termasuk di antara negara-negara yang juga menganut sistem federal. Setiap negara serikat memiliki keunikannya masing-masing sesuai dengan konteks historis, geografis, dan sosial-politik.

Berikut beberapa contoh negara serikat yang menonjol beserta karakteristik khasnya:

1. Amerika Serikat — Negara republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan satu distrik federal. Setiap negara bagian memiliki gubernur, ibu kota, dan badan legislatif sendiri. Di tingkat federal, setiap negara bagian diwakili oleh dua senator tanpa memandang jumlah populasi.
2. Jerman — Memiliki enam belas negara bagian yang sebagian berdaulat, dikenal sebagai Bundesländer. Bundestag adalah badan legislatif federal yang dipilih langsung oleh rakyat Jerman, sementara Bundesrat adalah kamar pemerintah yang mewakili kepentingan setiap Bundesländer.
3. Swiss — Terdiri dari 26 kanton, yang masing-masing merupakan negara berdaulat penuh hingga pembentukan negara federal Swiss pada 1848. Setiap kanton terus memiliki pemerintahannya sendiri, parlemen, konstitusi, kepolisian, dan pengadilan.
4. India — Negara republik federal terbesar kedua dari segi populasi, memiliki 28 negara bagian dengan tujuh unit teritori. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan yang dilantik sendiri.
5. Brasil — Negara republik federatif terbesar di Amerika Selatan, memiliki 26 negara bagian dengan satu distrik federal.
6. Rusia — Organisasi Federasi Rusia mencerminkan keragaman budaya dan linguistik negara tersebut. Beberapa minoritas etnis memiliki republik otonom, distrik, dan wilayah mereka sendiri, tergantung pada ukuran wilayah historis mereka.
7. Malaysia — Negara monarki federal yang unik dengan 13 negara bagian serta tiga wilayah federal, di mana kepala negara dipilih secara bergilir dari kalangan sultan negara bagian.
8. Australia — Negara monarki federal dengan enam negara bagian dan dua teritori yang masing-masing memiliki parlemen serta kedaulatannya sendiri.
9. Kanada — Negara monarki konstitusional federal dengan 10 provinsi dan tiga teritori, mendemonstrasikan pembagian kekuasaan asimetris khususnya terkait provinsi Quebec.
10. Nigeria — Negara republik federal di Afrika Barat dengan 36 negara bagian serta satu wilayah ibu kota federal.

Perlu dicatat bahwa Indonesia sendiri pernah menerapkan sistem negara serikat dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, sebelum kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945.

Baca juga: Ibu Kota Amerika Serikat, Berikut Daftar Negara Bagiannya

Meskipun sama-sama merupakan bentuk pemerintahan yang sah dan dianut banyak negara, negara serikat dan negara kesatuan memiliki perbedaan mendasar yang penting untuk dipahami.

Negara serikat membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah regional, memungkinkan pengambilan keputusan yang terlokalisasi dan membantu mengelola keragaman dalam populasi. Sebaliknya, negara kesatuan memusatkan otoritas di tangan pemerintah nasional, sering kali menghasilkan kebijakan yang seragam di seluruh negara. Perbedaan ini berarti bahwa sistem federal dapat lebih baik melayani kebutuhan regional yang berbeda sementara sistem unitari merampingkan tata kelola namun mungkin mengabaikan preferensi lokal.

Baca juga: Memahami Ciri Negara Kesatuan dan Penerapannya di Indonesia

Pilihan antara bentuk negara serikat dan negara kesatuan sering kali dipengaruhi oleh faktor historis, geografis, dan sosial-politik suatu bangsa. Indonesia misalnya, memilih bentuk negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, karena dianggap paling sesuai untuk menjaga persatuan bangsa yang beragam, meskipun menerapkan sistem otonomi daerah dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Macam-macam Bentuk Negara yang Ada di Dunia

1. Apa perbedaan antara negara serikat dan konfederasi?

Negara serikat (federasi) dan konfederasi merupakan dua konsep yang berbeda meskipun keduanya melibatkan gabungan beberapa entitas politik. Dalam negara serikat, pemerintah pusat memiliki kekuasaan langsung terhadap warga negara dan negara-negara bagian terikat secara konstitusional.

Sementara dalam konfederasi, negara-negara anggota tetap mempertahankan kedaulatan penuh dan pemerintah pusat hanya memiliki kekuasaan yang sangat terbatas. Keputusan dalam konfederasi biasanya memerlukan konsensus atau suara bulat dari seluruh anggota, sedangkan dalam federasi, keputusan dapat diambil melalui mekanisme mayoritas yang demokratis.

2. Apakah Indonesia pernah menjadi negara serikat?

Ya, Indonesia pernah menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. RIS terbentuk sebagai hasil Konferensi Meja Bundar dan terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk Negara Republik Indonesia dengan ibu kota Yogyakarta, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lainnya. Namun, bentuk ini hanya berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan sebelum dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi yang berlaku.

3. Mengapa suatu negara memilih bentuk negara serikat?

Suatu negara memilih bentuk serikat atau federal karena beberapa alasan strategis. Pertama, negara dengan wilayah geografis yang sangat luas membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh wilayahnya secara efektif. Kedua, negara dengan keragaman etnis, budaya, dan bahasa yang tinggi memerlukan sistem yang dapat mengakomodasi perbedaan tersebut tanpa mengorbankan persatuan nasional.

Ketiga, sistem federal memungkinkan setiap wilayah menyesuaikan kebijakan publik dengan kebutuhan spesifik komunitas lokal, sehingga pemerintahan menjadi lebih responsif. Keempat, pembagian kekuasaan dalam negara serikat berfungsi sebagai mekanisme checks and balances yang mencegah pemusatan kekuasaan berlebihan di satu tangan, memperkuat prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara.