Apa yang Dimaksud dengan Kewajiban? Ketahui Pengertian, Jenis, dan Contohnya

Liputan6.com, Jakarta Apa yang dimaksud dengan kewajiban tentu sudah tidak asing bagi setiap orang. Kewajiban adalah suatu hal yang penting bagi manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia memiliki kewajiban yang harus dilakukannya.

Apa yang dimaksud dengan kewajiban merupakan tindakan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, tak hanya untuk individu, tapi juga kelompok. Sebagai bagian dari masyarakat, setiap orang tentunya harus bertindak sesuai dengan peraturan yang telah disetujui bersama.

Kewajiban kerap kali disandingkan dengan hak. Hak dan kewajiban adalah kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda. Kewajiban adalah tindakan untuk menuntun orang bertindak dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat.

Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Kamis (16/2/2023) tentang apa yang dimaksud dengan kewajiban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apa yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga dimaknai sebagai tugas atau pekerjaan. Kewajiban merupakan suatu hal yang tentunya dimiliki oleh setiap manusia.

Apa yang dimaksud dengan kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Dalam ilmu hukum, kewajiban disebut sebagai segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Kewajiban ada ketika ada pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Kewajiban umumnya diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kekuasaan individu.

Apa yang dimaksud dengan kewajiban merupakan bentuk tindakan yang berbeda dari orang ke orang. Misalnya, seseorang yang memegang jabatan politik umumnya akan memiliki kewajiban yang jauh lebih banyak daripada orang biasa. Contoh lain, orang dewasa pada umumnya akan memiliki lebih banyak kewajiban daripada seorang anak.

Menurut sumbernya, apa yang dimaksud dengan kewajiban terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:

Kewajiban Moral

Menurut Artha dan Setiawan dalam jurnal Penngaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan,Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara, kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya, kewajiban ini bersifat subjektif dan melekat pada nilai-nilai pribadi, seperti etika, prinsip hidup, dan perasaan bersalah jika tidak melakukan hal yang dianggap benar.

Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kewajiban moral yang tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dan benar, tanpa harus didorong oleh sanksi atau pengawasan dari pihak otoritas pajak.Kewajiban moral mencerminkan kesadaran batin seseorang untuk bertindak sesuai dengan yang dianggap baik dan benar menurut nuraninya. Dalam konteks ini, meskipun kewajiban moral tidak diatur secara eksplisit dalam hukum formal, ia tetap menjadi pendorong yang kuat bagi individu untuk mematuhi norma atau peraturan yang berlaku, termasuk kewajiban membayar pajak.

Kewajiban Hukum

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang sudah terikat dalam hukum yang berlaku. Seseorang secara hukum terikat untuk melakukan kewajiban hukum. Jika dia tidak melakukannya, orang tersebut akan diberi sangsi oleh negara. Merupakan kewajiban hukum setiap warga negara untuk menunjukkan ketaatan pada konstitusi, perintah hukum dan membayar pajak secara teratur dan jujur.

Menurut bentuknya, apa yang dimaksud dengan kewajiban terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut:

Kewajiban Tertulis

Kewajiban tertulis adalah kontrak. Hal ini secara hukum mengikat dua orang dalam satu kesepakatan. Setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan bagiannya dari kontrak tersebut. Kontrak hukum terdiri dari penawaran, penerimaan tawaran, niat untuk mengikat satu sama lain dalam perjanjian hukum, dan pertimbangan sesuatu yang bernilai untuk dipertukarkan.

Kewajiban Politik

Kewajiban politik adalah persyaratan bagi warga suatu masyarakat untuk mengikuti hukum masyarakat itu. Ada beragam pandangan tentang apakah kewajiban politik merupakan kewajiban moral atau bukan.

Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial mengacu pada hal-hal yang diterima sebagai individu karena diterima secara kolektif. Ketika orang menyetujui suatu janji atau kesepakatan, mereka secara kolektif menyetujui persyaratan kesepakatan atau janji itu. Masyarakat wajib memenuhi janji atau kesepakatan itu.

George Nathaniel Curzon, seorang negarawan terkenal asal Britania Raya dari Partai Konservatif, mengklasifikasikan kewajiban ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat, ruang lingkup, dan orientasinya terhadap individu maupun masyarakat. Klasifikasi ini membantu dalam memahami berbagai bentuk tanggung jawab yang melekat pada manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Secara umum, Curzon membagi kewajiban menjadi lima jenis, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif dan negatif, kewajiban umum dan khusus, serta kewajiban primer. Berikut penjelasan masing-masing jenis:

1. Kewajiban Mutlak (Absolute Duties)

Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri, tanpa dikaitkan dengan hak atau kewajiban pihak lain. Jenis kewajiban ini lahir dari dorongan batiniah dan prinsip moral pribadi, bukan dari aturan sosial atau hukum.

Contoh:

Kewajiban seorang individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Ibadah ini tidak bergantung pada hak orang lain, tetapi muncul dari kesadaran pribadi dan keyakinan spiritual.

Kewajiban mutlak bersifat internal dan tidak membutuhkan keterlibatan pihak ketiga, karena berakar pada nilai-nilai pribadi dan etika individu.

2. Kewajiban Publik (Public Duties)

Kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan hukum dan kepentingan masyarakat secara umum. Kewajiban ini timbul dari sistem hukum dan norma sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Contoh:

Menaati rambu lalu lintas saat berkendara.

Patuh terhadap hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban ini bersifat kolektif dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap kewajiban publik dapat mengakibatkan sanksi hukum.

3. Kewajiban Positif dan Negatif

Curzon juga membedakan kewajiban menjadi dua bentuk dasar berdasarkan tindakan:

Kewajiban Positif (Positive Duties): Mengharuskan seseorang melakukan suatu tindakan.

Contoh: Melaporkan tindakan kriminal yang merugikan hak pribadi kepada pihak berwenang.

Kewajiban Negatif (Negative Duties): Mengharuskan seseorang untuk menahan diri dari melakukan tindakan tertentu.

Contoh: Tidak mencemarkan nama baik orang lain meskipun merasa dirugikan.

Perbedaan ini menekankan bahwa kewajiban tidak selalu tentang melakukan, tetapi juga tidak melakukan sesuatu yang dapat berdampak negatif terhadap orang lain atau masyarakat.

4. Kewajiban Umum dan Khusus

Kewajiban ini dikategorikan berdasarkan siapa yang dikenai kewajiban tersebut:

Kewajiban Umum (General Duties): Berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali.

Contoh: Menaati hukum nasional dan menjaga ketertiban umum.

Kewajiban Khusus (Special Duties): Hanya berlaku bagi individu tertentu atau kelompok tertentu dalam kondisi atau hubungan tertentu.

Contoh: Kewajiban membayar atas barang atau jasa yang telah disepakati dalam kontrak oleh pihak-pihak yang terlibat.

Kewajiban khusus biasanya lahir dari hubungan hukum atau kontraktual yang sifatnya terbatas pada pihak-pihak tertentu.

5. Kewajiban Primer (Primary Duties)

Kewajiban primer adalah kewajiban yang timbul dari tindakan hukum atau non-hukum yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban ini dapat berasal dari dua hal:

Tindakan yang sah dan sesuai hukum.

Tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan konsekuensi.

Contoh:

Kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan hukum.

Kewajiban untuk mengganti kerugian atau membayar denda akibat tindakan yang melanggar hukum.

Dengan demikian, kewajiban primer merupakan bentuk tanggung jawab langsung yang berkaitan erat dengan sistem hukum dan perilaku individu dalam masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan kewajiban perlu kamu ketahui contohnya agar lebih paham. Berikut contoh-contoh kewajiban:

Contoh Kewajiban di Rumah

- Membantu orangtua dengan rasa tulus dan ikhlas

- Melakukan kegiatan rumah seperti belajar, menonton TV, dan bermain tetapi tetap mengikuti peraturan yang berlaku di setiap keluarga.

- Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar

Contoh Kewajiban di Sekolah

- Belajar dengan tekun dan giat dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru

- Mematuhi tata tertib sekolah

- Menghormati dan menghargai guru dan tenaga pekerja lainnya

Contoh Kewajiban di Lingkungan Masyarakat

- Wajib menjaga kebersihan, keamanan, serta ketertiban lingkungan

- Membayar iuran pemakaian listrik

1. Apa yang dimaksud dengan kewajiban?

Jawaban: Secara umum, kewajiban adalah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab moral maupun hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Kewajiban melekat pada setiap individu dalam kehidupan sosial dan menjadi dasar utama sebelum seseorang memperoleh haknya.

2. Mengapa kewajiban harus dilakukan sebelum menuntut hak?

Jawaban: Karena dalam kehidupan bermasyarakat, kewajiban dan hak berjalan berdampingan, tetapi pelaksanaan kewajiban harus didahulukan agar hak bisa terpenuhi. Misalnya, seorang pekerja wajib menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak berupa gaji. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab juga menciptakan ketertiban sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

3. Apa saja jenis-jenis kewajiban menurut George Nathaniel Curzon?

Jawaban: Menurut George Nathaniel Curzon, kewajiban terbagi menjadi lima jenis, yaitu:

• Kewajiban Mutlak: Tanggung jawab terhadap diri sendiri, seperti menjalankan ibadah.
• Kewajiban Publik: Terkait kepentingan umum dan hukum, seperti mematuhi aturan lalu lintas.
• Kewajiban Positif dan Negatif: Kewajiban untuk melakukan (positif) atau tidak melakukan (negatif) sesuatu.
• Kewajiban Umum dan Khusus: Kewajiban untuk semua warga (umum) atau golongan tertentu (khusus).
• Kewajiban Primer: Timbul dari tindakan sah maupun melawan hukum, seperti membayar pajak atau denda.

4. Apa perbedaan antara kewajiban hukum, moral, sosial, tertulis, dan politik?

Jawaban:

• Kewajiban Hukum: Diatur dalam undang-undang dan jika dilanggar mendapat sanksi hukum (misalnya, membayar pajak).
• Kewajiban Moral: Tidak diatur hukum, tetapi didasari hati nurani (misalnya, menghormati orang tua).
• Kewajiban Sosial: Timbul dari kesepakatan atau norma kolektif dalam masyarakat.
• Kewajiban Tertulis: Tertuang dalam perjanjian kontrak yang memiliki kekuatan hukum.
• Kewajiban Politik: Berkaitan dengan hak dan partisipasi politik warga negara, seperti ikut Pemilu.

5. Mengapa penting untuk memahami dan menjalankan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari?

Jawaban: Karena dengan menjalankan kewajiban, seseorang tidak hanya menunjukkan tanggung jawab pribadi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga tatanan sosial dan hukum. Kewajiban menjadi pedoman prioritas dalam bertindak, membantu individu memahami apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Hal ini juga menumbuhkan kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat sekitar.