BPJS Kesehatan Beberkan Fakta Mengejutkan di Balik Rp50 Triliun Biaya Penyakit Kronis

Liputan6.com, Jakarta - Penyakit kronis masih menjadi tantangan besar bagi sistem kesehatan nasional. Sepanjang tahun 2025, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari Rp50,2 triliun dana iuran peserta terserap untuk membiayai 59,9 juta kasus penyakit kronis.

Angka ini menegaskan bahwa penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung masih mendominasi beban pembiayaan kesehatan di Indonesia.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan, tren pembiayaan penyakit kronis terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kondisi ini mendorong BPJS Kesehatan untuk memperkuat strategi promotif dan preventif, salah satunya melalui Skrining Riwayat Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Dalam lima tahun terakhir, jumlah peserta JKN yang melakukan Skrining Riwayat Kesehatan meningkat sangat signifikan. Dari hanya 2,2 juta peserta pada 2021, melonjak menjadi 79,5 juta peserta pada 2025," ujar Rizzky dalam keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Jumat, 30 Januari 2026.

Menurutnya, lonjakan ini menjadi sinyal positif meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini. Semakin cepat risiko penyakit kronis teridentifikasi, semakin besar peluang penanganan dilakukan sebelum kondisi memburuk dan membutuhkan biaya besar.

Skrining Riwayat Kesehatan ditujukan bagi peserta JKN usia 15 tahun ke atas dan dilakukan setahun sekali. Peserta cukup menjawab sejumlah pertanyaan terkait kondisi kesehatan dan gaya hidup untuk mengetahui risiko penyakit kronis yang mungkin dihadapi.

Layanan ini dapat diakses dengan mudah melalui Aplikasi Mobile JKN, WhatsApp PANDAWA, situs resmi BPJS Kesehatan, maupun langsung di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Dari total 79,5 juta peserta yang telah mengikuti skrining, BPJS Kesehatan mencatat 34,6 juta peserta terdeteksi berisiko mengidap penyakit kronis.

Angka terbesar berasal dari risiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung yang mencapai 23 juta peserta. Selain itu, sekitar 17 juta peserta berisiko menderita diabetes melitus, 14,4 juta berisiko kanker serviks, dan 3,3 juta berisiko Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).

Risiko penyakit lainnya juga tak kalah mengkhawatirkan. Sebanyak 2,4 juta peserta berisiko mengidap TBC, 2,2 juta berisiko hepatitis B, 1,5 juta berisiko kanker paru, serta sekitar 1 juta peserta berisiko kanker payudara. Sisanya terdeteksi berisiko hepatitis C, talasemia, hingga kanker usus.

Sebagai tindak lanjut, BPJS Kesehatan memastikan peserta yang terdeteksi berisiko mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan. Sebagian peserta diarahkan untuk konsultasi dan pemeriksaan lanjutan di FKTP, sementara kasus tertentu dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan spesialistik.

"Sebanyak 2,9 juta peserta JKN telah mendapatkan layanan spesialistik di rumah sakit dengan total biaya sekitar Rp4,78 triliun," ujar Rizzky.

Dia, menegaskan, skrining bukan hanya bermanfaat bagi peserta untuk memantau kondisi kesehatannya, tapi juga berperan besar dalam menekan pembiayaan jangka panjang. Tanpa deteksi dini, biaya pengobatan penyakit kronis berpotensi jauh lebih membengkak.

Melalui penguatan skrining dan kesadaran masyarakat, BPJS Kesehatan berharap pengendalian penyakit kronis dapat dilakukan lebih efektif demi keberlanjutan sistem JKN dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.