Gus Ipul: Bansos Harus untuk Kebutuhan Pokok, Bukan Rokok Apalagi Judol

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mengingatkan, bantuan sosial (bansos) tidak boleh digunakan untuk hal-hal di luar kebutuhan dasar penerima manfaat, seperti rokok, narkoba, maupun judi online (judol).

Tak hanya itu, bansos juga tidak boleh digunakan untuk membayar utang pribadi, cicilan pinjaman, atau membeli barang mewah yang tidak produktif seperti perhiasan, gawai mahal, dan kendaraan pribadi. "Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online, atau untuk hiburan berlebihan," kata Gus Ipul di Jakarta pada Selasa, 4 November 2025.

Gus Ipul menekankan bahwa bansos merupakan hak sosial rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

"Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur," tambahnya.

Dia juga menegaskan bahwa bansos tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, termasuk pendanaan kampanye atau kepentingan kelompok tertentu.

"Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik," katanya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa penerima manfaat juga tidak diperbolehkan menjual atau menukar bantuan sosial. Bantuan juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang bukan penerima terdaftar.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul menegaskan larangan bagi siapa pun, termasuk aparat desa, RT/RW, atau pendamping, melakukan pemotongan atau meminta biaya administrasi dari penerima bansos.

"Seluruh bantuan harus diterima utuh 100 persen oleh keluarga penerima manfaat," katanya.

Penerima manfaat juga diminta bisa memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang produktif dan berdampak nyata. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan.

Bansos juga harus digunakan untuk pengembangan usaha kecil atau kegiatan produktif. Memperbaiki rumah sederhana atau menanggulangi kebutuhan darurat keluarga.

Sementara itu, saat ini penyaluran bansos, baik reguler maupun Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), terus dilakukan secara bertahap melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia.

"Sampai hari ini penyaluran bansos reguler maupun BLTS terus bertahap kita salurkan, terutama yang lewat Himbara. Kita juga sedang melakukan pemutakhiran data, khususnya kepada penerima manfaat yang baru," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan bahwa hasil pemutakhiran data melalui ground check (cek lapangan) yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 16.331.281 keluarga penerima manfaat (KPM) reguler dinyatakan layak menerima BLTS dan bansos pada triwulan IV.

Sementara itu, penerima baru mencapai 18.715.502 KPM dan masuk tahap finalisasi. Adapun sebanyak 16.519.380 telah diverifikasi, dengan 12.283.069 KPM dinyatakan layak dan 4.236.311 KPM tidak layak menerima bansos. Sisanya 2.196.122 KPM belum diverifikasi.   

"Untuk itu, maka hasilnya ini sedang kita kirim ke BPS untuk dilihat ulang, diverifikasi kembali. Setelah datanya selesai nanti itu akan kita jadikan pedoman penyaluran BLTS. Intinya adalah kita menginginkan agar penambahan jumlah penerima manfaat ini juga disertai dengan data yang akurat dan pada akhirnya adalah (bansos) tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak," kata Gus Ipul.

Dia menargetkan proses finalisasi data rampung dalam pekan ini sehingga bisa segera diserahkan ke Himbara dan PT Pos Indonesia untuk dapat dimulai proses penyaluran. Mensos menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menambah jumlah penerima dan nilai bantuan sosial. Melalui skema BLTS, setiap penerima mendapatkan tambahan Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan (Oktober–Desember 2025) atau total Rp 900 ribu.

"Misalnya penerima bantuan Sembako reguler menerima Rp 200 ribu per bulan, kali tiga (bulan) berarti Rp 600 ribu. Dengan adanya BLTS sesuai kebijakan Presiden ini ada tambahan Rp 900 ribu. Dengan demikian penerima sembako reguler mendapatkan Rp 1.500.000. Sementara penerima baru yang jumlahnya Rp18 juta lebih itu menerima Rp 900 ribu," kata Gus Ipul.