Pemerintah Wajibkan Sertifikat Higienis untuk Cegah Kasus Keracunan MBG

Liputan6.com, Jakarta - Merespons banyaknya kasus keracunan hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah sepakat mewajibkan pengurusan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) bagi semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Minggu, 28 September 2025.

Zulhas, bercerita, setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Tanah Air, presiden langsung mengumpulkan sejumlah menteri dan jajaran kabinet. Salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pertemuan hari ini untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan mengambil langkah cepat," ujarnya.

Zulhas dan para menteri lainnya sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN), berikut poin-poin penting yang dihasilkan:

1. SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara selama masa evaluasi dan investigasi.
2. Salah satu evaluasi yang utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
3. Sudah diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah.

Zulhas juga menyampaikan bahwa dalam perbaikan ini, berbagai pihak harus terlibat. "Semua K/L, Pemda, dan pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini," katanya.

Disebutkan pula bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin perlu mengoptimalkan Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk ikut memantau SPPG secara rutin.

Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.

Rapat ini diikuti Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, hingga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji.