Cegah Foodborne Disease, BPOM: Aspek Keamanan Pangan Harus Jadi Perhatian dalam Program MBG

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Standarisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dra. Dwiana Andayani, Apt., menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan mulia.

“Tujuannya sangat mulia, cita-citanya kita bisa mewujudkan generasi emas 2045 melalui pembangunan sumber daya terutama di kelompok anak-anak, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia sekolah,” kata Dwiana dalam Temu Ilmiah Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) 2025 di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Guna mencapai cita-cita tersebut, maka nutrisi yang perlu diberikan tak hanya harus memenuhi nilai gizi, tapi juga dipastikan keamanannya.

“Tentu kalau gizinya tercukupi tapi pangan tersebut tidak aman, tentu tidak akan sampai pada tujuan tersebut. Karena, begitu terjadi insiden keracunan pangan, maka dampaknya bukan hanya kesehatan tapi kepercayaan masyarakat terhadap program ini juga setidaknya akan terpengaruh.

Maka dari itu, ia berharap aspek keamanan menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program MBG.

Dia pun menyampaikan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa 1 dari 10 orang pernah mengalami sakit akibat makanan. Sementara, 420.000 orang di dunia  meninggal akibat makanan setiap tahunnya.

Dari angka tersebut, 40 persennya adalah balita. Artinya, 125.000 balita di dunia meninggal akibat penyakit yang ditimbulkan pangan tak aman (foodborne disease) setiap tahunnya.

Dwiana menambahkan, foodborne diseases menghambat pembangunan sosial ekonomi dengan membebani sistem perawatan kesehatan.

Ini merugikan ekonomi nasional, pariwisata, dan perdagangan. Maka dari itu, timbul slogan “Bukan pangan jika tidak aman.”

“Data ini menunjukkan betapa pentingnya aspek keamanan pangan di dalam penyelenggaraan (MBG), jangankan program yang begini besarnya, untuk makanan sehari-hari pun kita tentu akan mengutamakan aspek keamanan ini,” ucapnya.

Guna memastikan keamanan pangan, BPOM digandeng untuk ikut serta dalam pengawasan MBG.

“Badan POM memiliki tugas untuk mengawal keamanan pangan olahan bersama pemerintah daerah, kabupaten, kota. Jadi nanti banyak sekali program-program yang dikaitkan dengan keamanan pangan.”

Sejauh ini, BPOM telah melakukan pelatihan dan membangun kapasitas di Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). SPPI akan menjadi penggerak atau manajer dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kita sudah melakukan pelatihan, pengawalan juga, pendampingan, pemeriksaan, dan tindak lanjut terhadap kasus-kasus keracunan pangan,” ujarnya.