Fenomena Childfree di Indonesia, BKKBN: Angkanya Masih Sangat Rendah 

Liputan6.com, Jakarta Ramainya fenomena childfree di dunia sejauh ini belum menjadi hal yang mengkhawatirkan di Indonesia. Childfree adalah keputusan untuk tidak memiliki anak.

Hal ini disampaikan Deputi Pengendalian Kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng, dalam press briefing State of World Population Report (SWP) 2025 di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.

"Angka childfree di negara kita sangat rendah, masih 0,001 persen,” ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan bahwa fenomena ini tetap harus menjadi perhatian karena sudah terjadi di beberapa negara.

“Namun fenomena childfree ini harus menjadi perhatian kita juga, karena sudah terjadi di beberapa negara," terang Bonivasius.

Dia juga menerangkan, Indonesia tidak dalam kondisi krisis fertilitas, sehingga program Keluarga Berencana (KB) tetap diperlukan. Sementara, data SWP menunjukkan bahwa jutaan orang di dunia tak bisa menambah jumlah anak karena faktor ekonomi dan sosial.

Laporan yang dipublikasi United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) ini menunjukkan, 1 dari 5 orang di 14 negara termasuk Indonesia memperkirakan tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.

Dari 1.015 responden di Indonesia yang disasar oleh survei yang dilakukan secara daring itu, pemicu utamanya adalah biaya membesarkan anak yang tinggi, ketidakstabilan pekerjaan, perumahan, kekhawatiran tentang situasi dunia, dan tidak adanya pasangan yang sesuai. Gabungan antara ketidakstabilan ekonomi dan norma yang mendiskriminasi gender berperan dalam permasalah ini.

UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami, mengatakan bahwa krisis fertilitas sesungguhnya bukanlah soal orang yang tidak ingin punya anak, melainkan banyak yang ingin punya anak tapi tidak mampu.

“Laporan ini menemukan bahwa dari responden yang disurvei, lebih dari 70 persen orang ingin punya dua anak atau lebih,” katanya dalam kesempatan yang sama.

“Kita harus merespons pada apa yang dibutuhkan individu dalam membuat pilihan fertilitas mereka, seperti cuti melahirkan, layanan fertilitas yang terjangkau, dan lingkungan yang mendukung,” tambahnya.

Data di laporan SWP menemukan bahwa kebanyakan orang ingin memiliki dua anak atau lebih (62 persen perempuan, 61 persen laki-laki). Dan di Indonesia, 74 persen perempuan dan 77 persen laki-laki ingin memiliki dua anak atau lebih.

Hampir 20 persen orang, di bawah usia 50 tahun, memperkirakan tidak akan mencapai jumlah keluarga yang mereka inginkan. Di Indonesia, 17 persen percaya bahwa mereka akan memiliki lebih sedikit anak daripada yang mereka inginkan, sementara 6 persen percaya bahwa mereka akan memiliki lebih banyak.

Lebih dari 40 persen orang yang berusia di atas 50 tahun tidak memiliki jumlah anak yang mereka inginkan. Di Indonesia, 40 persen memiliki lebih sedikit dari yang ideal, 8 persen memiliki lebih banyak, 38 persen mencapai jumlah ideal.

Keterbatasan finansial adalah alasan utama orang tidak memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.

Di Indonesia, tiga alasan teratas yang disebutkan adalah keterbatasan finansial (39 persen), keterbatasan perumahan (22 persen), dan ketidakamanan pekerjaan/pengangguran (20 persen).

Dalam situasi ini, Bonivasius menegaskan bahwa peran BKKBN adalah memastikan pembangunan keluarga yang berkualitas dan pembangunan kependudukan yang fokus pada manusia.

Pemerintah sudah menyiapkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk 20 tahun ke depan. Yang kemudian dilaksanakan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 5 tahunan di mana akan diimplementasi dalam bentuk Rencana Aksi per tahun.

"Laporan SWP menjadi masukan dari kebijakan kependudukan. Pemerintah juga sudah memiliki strategi dan program dalam mengoptimalkan layanan KB, kesehatan ibu dan anak, angkatan kerja perempuan, serta kesejahteraan keluarga seperti Quick Wins Kemendukbangga yang di antaranya ada Taman Asuh Sayang Anak," kata Bonivasius