Kak Seto Tinjau Barak Militer Dedi Mulyadi: Tak Ada Hak Anak yang Dilanggar

Liputan6.com, Jakarta - Program pendidikan karakter berbasis militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro dan kontra. 

Meski begitu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto, menegaskan tidak ada pelanggaran hak anak dalam program tersebut. 

Kak Seto telah meninjau langsung kondisi anak-anak yang mengikuti program di barak militer Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu, 10 Mei 2025. 

"Sering kali ada anggapan keliru. Meski ada unsur kedisiplinan ala militer, pendekatannya tetap menggunakan bahasa anak dan menjunjung tinggi hak-hak mereka," ujar Kak Seto, mengutip keterangan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 14 Mei 2025. 

Menurutnya, para peserta tetap mendapatkan hak tumbuh kembang, perlindungan, serta kesempatan menyuarakan pendapat. Bahkan, ada layanan pemeriksaan kesehatan dan psikologis secara rutin di barak Militer Dedi Mulyadi.

"Anak-anak mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, kesempatan menyuarakan pendapat, bahkan ada pemeriksaan kesehatan dan psikologi," tambahnya.

Kak Seto juga memastikan bahwa kegiatan pendidikan karakter di barak tersebut dikawal oleh berbagai pihak agar berjalan aman dan memberikan dampak positif. 

Ia mengapresiasi keterbukaan Pemprov Jabar dalam menerima masukan dan mengizinkannya untuk memantau langsung. Bahkan, ia berencana kembali ke barak untuk menjadi narasumber dan mengajar langsung para siswa. 

Sebagai informasi, program menitipkan anak-anak bermasalah ke barak militer diinisiasi Dedi Mulyadi dan telah dimulai sejak 2 Mei 2025 di Kabupaten Purwakarta. Sebanyak 39 siswa mengikuti pendidikan karakter, disiplin, dan bela negara di Barak Resimen 1 Sthira Yudha. 

Dedi menegaskan bahwa anak-anak yang mengikuti program ini adalah mereka yang telah mengarah ke tindakan kriminal dan orangtuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik.