Tantangan BKKBN Dapatkan Data Keluarga Terbaru di Papua, Termasuk Sambangi Rumah di Dalam Hutan

Liputan6.com, Jakarta Pemutakhiran data keluarga menjadi program yang tengah dijalankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di seluruh wilayah Indonesia.

Pemutakhiran data keluarga hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) ini dilakukan secara serentak pada 1-31 Juli 2023.

Sayangnya, pemutakhiran data keluarga tidak selalu berjalan dengan mudah, contohnya di Papua. Letak geografis yang sulit serta jarak antar kampung yang jauh dan sering ditempuh dengan berjalan kaki menjadi kendala tersendiri. Namun, hal ini tak menyurutkan ribuan kader pendata untuk menemui keluarga-keluarga di Papua.

“Ada berbagai kendala yang dihadapi dalam memutakhirkan data keluarga pada 2023 di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Para kader pendata, dalam waktu satu bulan harus secara cepat menemui keluarga-keluarga serta mendata untuk memutakhirkannya,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Nerius Auparai, M.Si, mengutip keterangan pers, Senin (31/7/2023).

Ada setidaknya delapan tantangan yang dihadapi dalam pemutakhiran data keluarga di papua yakni:

Biaya transportasi mahal
Kendala keamanan
Sulitnya akses internet
Masyarakat di daerah terpencil belum memiliki kartu identitas
Kader pendata tidak memiliki ponsel pintar
Bahasa yang beragam
Penerjemah bahasa yang tidak bisa baca tulis
Letak rumah masyarakat di dalam hutan.

Nerius mengatakan kendala pertama yang dihadapi oleh kader pendata adalah biaya transportasi yang mahal untuk sampai ke lokasi pendataan.

Menurut Nerius, kontur wilayah Papua yang didominasi oleh pegunungan dan hutan serta sungai dan laut, menjadi kendala serius dalam mewujudkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga 2023.

Akses jalan darat yang menghubungkan antara kabupaten satu dengan lainnya belum terhubung secara baik. Beberapa kabupaten yang belum bisa diakses sama sekali memakai jalan darat ataupun laut (secara regular) antara lain:

Kabupaten Puncak
Kabupaten Yahukimo
Kabupaten Pegunungan Bintang
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Puncak JayaKabupaten Memberamo Raya.

Kemensos merespon cepat kabar kelaparan yang melanda Distrik Kuyawage, Papua, dengan mengirim bantuan ke wilayah tersebut. Bencana kelaparan terjadi akibat kekeringan dan cuaca ekstrem yang membuat lahan perkebunan warga rusak dan gagal panen.

2 dari 4 halaman

Biaya Transportasi Bisa hingga Ratusan Juta

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Drs. Nerius Auparai soal pemutakhiran data keluarga Papua. Foto: BKKBN.

Narius memberi contoh yakni Kabupaten Yahukimo yang Ibu Kota Kabupatennya di Dekai.

“Untuk menuju ke Distrik Silimo, Kampung Silimo, dari Ibu Kota kabupaten berbiaya Rp35 juta untuk pulang dan pergi. Lalu dari Distrik Dekai ke Distrik Anggruk Kampung Yahulik Ikma, ongkosnya Rp70 juta pulang pergi.”

“Demikian juga dari Distrik Dekai ke Distrik Endokmen dan Distrik Puldama, biayanya Rp90 juta untuk pergi dan pulang,” kata Nerius.

Menurut Nerius, besarnya ongkos itu karena harus menggunakan dan menyewa pesawat terbang.

Nerius kembali mencontohkan, untuk pemutakhiran di Kabupaten Waropen, di mana Ibukota kabupaten terletak di Botawa.

“Untuk sampai ke Distrik Kirihi dari Ibu Kota Kabupaten, hanya bisa dijangkau dengan penerbangan menuju Kabupaten Nabire kemudian lanjut dengan pesawat charter yang berpenumpang 8 sampai 10 orang, atau menyewa helikopter dengan estimasi biaya untuk pulang pergi Rp300 juta,” ujar Nerius.

3 dari 4 halaman

Kendala Lainnya

8 Tantangan Pemutakhiran Data Keluarga di Papua, Salah Satunya Biaya Transportasi Capai Ratusan Juta. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Selain biaya transportasi yang mahal, faktor keamanan juga sering menjadi kendala. Di samping itu, terbatasnya akses internet dan besarnya nilai honor dalam satu formulir pemutakhiran merupakan kendala berikutnya.

“Masyarakat di beberapa wilayah terisolasi masih belum memiliki Identitas pribadi, baik itu KTP maupun Kartu Keluarga. Kondisi tersebut masih banyak dijumpai di beberapa kampung yang ada di distrik Kabupaten Pegunungan. Hal ini menjadi kendala dalam hal status terkonfirmasi di aplikasi penginputan,” kata Nerius.

Nerius juga menyebutkan daerah yang menggunakan metode berbasis ponsel pintar, justru kader pendatanya tidak memiliki ponsel yang mumpuni sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

“Bahasa penduduk asli yang tersebar di kabupaten sangat beragam sehingga menyulitkan kader pendata dalam mewawancarai keluarga dan anggota keluarganya. Di kabupaten bisa terdapat perbedaan bahasa asli antara kampung yang satu dengan kampung yang satu walaupun jaraknya dekat.”

“Jalan keluar dengan melibatkan pemuda atau orang kampung asli tetapi konsekuensi dari hal tersebut, kader pendata yang direkrut tidak memiliki kemampuan dalam hal baca tulis,” jelas Nerius.

Letak rumah masyarakat yang berada di dalam hutan pun membutuhkan ekstra waktu tempuh perjalanan dan nyali untuk masuk ke sana, tambahnya.

4 dari 4 halaman

Pemekaran Kepulauan Papua

Kepulauan Papua saat ini telah dimekarkan menjadi enam provinsi yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2023, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sendiri menangani empat provinsi yang merupakan daerah otonomi baru. Meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.

Dua provinsi yang lain, yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, Pemutakhiran datanya dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat.

Kendati menghadapi banyak kendala, Nerius mengatakan BKKBN Perwakilan Provinsi Papua dan ribuan kader pendataannya terus memegang komitmen dan semangat dalam memutakhirkan dan menemui keluarga-keluarga di Papua.

Pemutakhiran Data Keluarga di empat Provinsi di Papua sudah dimulai per tanggal 1 Juli 2023. Sebelumnya dilakukan Orientasi di Tingkat Provinsi yang diikuti oleh Manajer Data, Supervisor dan Kader Pendata di 29 Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2023 di Provinsi Papua melibatkan 3.786 orang yang terdiri dari Manajer Pengelola sebanyak 197 orang, Manajer Data sebanyak 197 orang, Supervisor sebanyak 722 orang, dan Kader Pendata sebanyak 2.670 orang.

Mereka harus menemui keluarga-keluarga di kampung-kampung di empat provinsi tersebut meliputi Provinsi Papua ada 150 kampung, Provinsi Papua Tengah ada 263 kampung, Provinsi Papua Selatan ada 48 kampung, dan Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 262 kampung atau desa.

Berdasarkan dashboard monitoring Pemutakhiran Data Keluarga 2023, pada Jumat (28/07/2023) Provinsi Papua telah menyelesaikan 60,39 persen dari 83.503 kepala keluarga yang datanya harus dimutakhirkan.