Beredar Isu Data DNA yang Diambil di Puskesmas Bakal Dijual ke Asing, Kemenkes: Itu Hoaks

Ditegaskan kembali oleh Indah Febrianti, prinsip persetujuan penggunaan data pribadi DNA ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Jadi pemrosesan setiap prinsip-prinsip itu sudah betul-betul diatur sedemikian rupa dan di dalam kesehatan ini juga kita merujuk kepada undang-undang perlindungan data pribadi,"

"Di situ ada dasar yang disebut sebagai dasar pemrosesan data pribadi, selain dari consent (persetujuan) terhadap seseorang yang akan diambil datanya tadi itu juga wajib memenuhi dasar-dasar lainnya.

Data Dijamin Aman

Aturan perlindungan data pribadi pun menjamin aman.

"Itu diatur a sampai z yang memang sudah ditegaskan di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tersebut. Insya Allah aman," ucap Indah.

Sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, berikut ini beberapa dasar hukum pemrosesan data pribadi:

Pasal 24

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.

Pasal 25

(1) Pemrosesan Data Pribadi anak khusus.

(2) Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orangtua anak dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 29 pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 juga soal akurasi data:

(1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.

Sementara Pasal 35 untuk kepastian perlindungan data:

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.