Sukses

Kemenkes Ungkap Hasil Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar di 4 Rumah Sakit

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyusun strategi untuk membantu percepatan pemenuhan infrastruktur sesuai standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) guna menekan peningkatan keterisian tempat tidur perawatan pasien.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX yang diikuti dari YouTube di Jakarta, Selasa, mengemukakan hasil uji coba pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di empat rumah sakit memicu peningkatan penggunaan jumlah tempat tidur pasien.

"Kementerian Kesehatan telah melakukan uji coba pelaksanaan KRIS di empat rumah sakit, yaitu RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makasar, RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, RSUP Surakarta, dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang," katanya, dikutip Antara, Rabu (21/9/2022).

Dalam materi pemaparannya, Dante mengatakan keterisian tempat tidur perawatan pasien atau Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUP Dr.Tadjuddin Chalid meningkat 61 persen dari sebelum uji coba berkisar 41 persen dari total kapasitas tampung.

Situasi yang sama juga dialami RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon dari 22 persen menjadi 38 persen, RSUP Surakarta meningkat dari 30 persen menjadi 37 persen, dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang meningkat dari 16 persen menjadi 26 persen.

Namun demikian, Dante tidak menjelaskan alasan terjadinya peningkatan BOR di masing-masing rumah sakit tersebut.

Implementasi uji coba KRIS dilakukan dalam dua skema, yaitu kelas 1 dengan maksimal dua tempat tidur per ruangan, dan kelas KRIS dengan maksimal empat tempat tidur.

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Hasil Uji Coba KRIS

Kementerian Kesehatan juga melakukan survei kepada 2.982 rumah sakit pada 1 sampai 5 Agustus 2022. Sebanyak 698 rumah sakit atau 23,4 persen di antaranya mengisi 12 kriteria survei tersebut.

Hasilnya, sebanyak 202 rumah sakit swasta, delapan rumah sakit vertikal, 25 RSUD propinsi, 74 RSUD kabupaten/kota, 15 RS TNI-Polri, dan lima RS BUMN menyatakan membutuhkan perbaikan pada kriteria ruangan.

Kriteria yang dimaksud terkait kepadatan ruangan maksimal empat tempat tidur atau ruang rawat dan jarak antartempat tidur minimal 1,5 meter, dan ukuran tempat tidur dapat disesuaikan. Selain itu ada juga kriteria kamar mandi di dalam ruangan.

 

3 dari 4 halaman

Beberapa RS Butuh Perbaikan Fasilitas

Selain itu, sebanyak 57 rumah sakit swasta, empat RS vertikal, empat RSUD provinsi, 13 RSUD kabupaten/kota, enam RS TNI-Polri, dan dua RS BUMN menyatakan membutuhkan perbaikan pada kriteria bahan bangunan di rumah sakit.

Kriteria itu berupa kelengkapan tempat tidur minimal dua stop kontak dan ada nurse call, kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas, dan outlet oksigen.

Selain itu ada juga kriteria ventilasi udara, pencahayaan ruangan, nakes satu orang per tempat tidur, suhu ruangan di 20 - 26 derajat Celsius dan kelembaban stabil, pembagian ruang berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Dante mengatakan Kemenkes berkomitmen membantu percepatan pemenuhan infrastruktur sesuai standar KRIS dengan sumber pembiayaan APBN dan APBD bagi rumah sakit pemerintah.

"Sedangkan bagi rumah sakit swasta atau kementerian lembaga lain, dapat menggunakan anggaran internal," katanya.

 

4 dari 4 halaman

BPJS Pastikan Uji Coba KRIS Tidak Ganggu Pelayanan Kesehatan

 

Sebelumnya, BPJS Kesehatan menyatakan, pelayanan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di rumah sakit dipastikan berjalan normal selama masa uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Secara umum, pelayanan untuk peserta JKN di rumah sakit masih berlangsung seperti sedia kala," kata Pejabat pengganti sementara (Pps) Kepala Humas BPJS Kesehatan Arif Budiman, dikutip Antara.

Ia mengatakan uji coba KRIS bergulir pada Juli 2022 di lima rumah sakit milik pemerintah. Uji coba itu merupakan melibatkan koordinasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Kementerian Kesehatan RI

Arif mengatakan BPJS Kesehatan bukan sebagai sektor utama dalam penerapan uji coba KRIS. "BPJS Kesehatan berperan dalam mengelola pendaftaran, iuran dan menjamin biaya pelayanan kesehatan para peserta JKN, sekaligus memastikan mutu layanan secara optimal," ujarnya.

Arif mengatakan jumlah rumah sakit yang melayani peserta JKN di Indonesia saat ini sebanyak 2.800an unit layanan di seluruh Indonesia yang dipastikan tetap melayani peserta JKN secara normal.

Selama proses uji coba KRIS, kata Arif, diutamakan untuk melihat kesiapan rumah sakit dalam menerapkan sembilan hingga 12 kriteria KRIS yang sudah ditetapkan. "Misalnya, ketersediaan tempat tidur maksimal empat unit dalam satu ruangan, standar ketersediaan tenaga kesehatan, standar suhu ruangan dan sebagainya," katanya.

Tujuan dari kriteria KRIS, kata Arif, untuk meningkatkan standar mutu pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi peserta JKN.

"BPJS Kesehatan senantiasa mengedepankan mutu pelayanan dan kepuasan para peserta. Dan kami pun senantiasa mendukung dan menjalankan setiap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS