PB IDI Sebut PDSI Bukan Organisasi Profesi Dokter tapi Ormas

Demi memberikan perlindungan kepada pasien, Adib Khumaidi menegaskan, kepastian hukum yang berlaku harus melalui satu organisasi profesi kedokteran. Jika ada lebih dari satu maka akan terjadi kebingungan standar yang diberikan.

"Untuk meningkatkan mutu layanan dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat juga, maka organisasi kedokteran harus tunggal. Standar layanan, etik, kompetensi, dan mutu layanan pun harus muncul dari satu organisasi profesi," terangnya.

”Bila organisasi kedokteran lebih dari satu akan berpotensi membuat standar, persyaratan, sertifikasi keahlian, dan kode etik berbeda. Dampaknya, akan membingungkan tenaga profesi kedokteran maupun masyarakat yang merupakan pengguna jasa.”

Adapun PDSI baru saja dideklarasikan pada Rabu, 27 April 2022. Berdirinya PDSI sebagaimana dengan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-003638.AH.01.07.2022.

Ketua Umum PDSI Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyatno menyatakan, pihaknya akan berfokus pada perlindungan dokter dan memajukan dunia kedokteran.

"Kami juga menjunjung tinggi kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai wakil negara dalam mengurus sertifikasi, pendidikan dokter berkelanjutan, serta hal-hal terkait pendidikan," kata Jajang melalui pernyataan tertulis yang diterima Health Liputan6.com.

"Sudah saatnya asosiasi medis hanya fokus pada perlindungan hukum dan kesejahteraan, lazimnya asosiasi medis dinegara maju lainnya. Sudah saatnya asosiasi medis bekerja secara proporsional dengan kerja sama bersama pemerintah dan masyarakat."

Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, menegaskan pihaknya telah mengesahkan PDSI.

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan pengesahan badan hukum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor: AHU-0003638.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 10 April 2022, yang merujuk pada Akta Pendirian nomor 1, tanggal 6 April 2022, yang dibuat oleh Subuh Priyambodo, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara," kata Maspari Siregar dalam keterangan tertulis, Rabu (27/4/2022).

Maspari mengatakan, pemberian pengesahan kepada PDSI merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kebebasan berserikat. Pengesahan ini dilakukan pada tanggal 10 April 2022.

"Pemberian pengesahan badan hukum tersebut merupakan wujud pelaksanaan dan penghormatan atas prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi," tuturnya.

Disebutkan oleh Kemenkumham, PDSI tercatat sebagai ormas yang berbadan hukum serta tunduk kepada Undang-undang Ormas.

"Perkumpulan tersebut merupakan ormas berbadan hukum yang lahir berdasarkan staatblad 1870 nomor 64 beserta peraturan pelaksananya yang tunduk pada UU Ormas," imbuh Maspari.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah ikut menanggapi kehadiran PDSI. Bagaimana keselamatan masyarakat yang mungkin dikhawatirkan dalam hal panduan atau pedoman berbeda nanti dengan IDI?

Trubus mengatakan, kekhawatiran tersebut memang tak dapat dimungkiri bisa terjadi. Terlebih, bila ada kebijakan yang berbeda-beda antara PDSI dan IDI, dampaknya terhadap masyarakat terasa.

Masyarakat akan berada di dalam dua pilihan sehingga menimbulkan kebingungan. Di sisi lain, PDSI dan IDI dapat saling melengkapi satu sama lain. 

"Dari sisi positif, PDSI dianggap sebagai melengkapilah ya paling tidak soal pedoman atau panduan-panduan dunia kedokteran. Tapi menjadi negatif terhadap masyarakat umum. Misalnya, ada layanan yang harus ditangani PDSI, biayanya lebih murah," terang Trubus kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon pada Kamis, 28 April 2022.

"Sementara di IDI, misalnya, ditarik biaya segini. Masyarakat mau tak mau dihadapkan pada pilihan hal itu. Kok di PDSI segini. Ini berdampak terhadap persaingan yang tidak sehat."