CISDI: Cakupan Definisi Kelompok Rentan Penerima Vaksin COVID-19 Perlu Diperluas

CISDI juga merekomendasikan pada pemerintah pusat dan daerah untuk menemukan dan mengenali hambatan kelompok rentan dalam mengakses vaksin.

Contoh hambatan yang dapat terjadi adalah:

-Hambatan administrasi, mencakup dokumen identitas hukum atau kependudukan.

-Hambatan finansial, mencakup biaya akses ataupun transportasi ke pelayanan kesehatan.

-Hambatan infrastruktur, mencakup ketersediaan suplai, persebaran, dan kualitas pelayanan kesehatan.

-Hambatan ke akses informasi, mencakup pengetahuan cara mendaftar, jadwal vaksinasi, dan lain-lain.

-Hambatan sosial dan perilaku, mencakup rendahnya perilaku mengakses layanan kesehatan.

CISDI juga meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dalam memberikan layanan terpadu vaksinasi.

Pemerintah perlu mengenali, menjangkau, dan melayani secara aktif penduduk yang tidak memiliki NIK untuk mendapatkan vaksinasi melalui beberapa strategi penjangkauan.

Misalnya, mengadakan pelayanan terpadu di tempat dan hari yang sama atau melakukan pelayanan berjenjang. Petugas dapat mencatat data dan kontak individu yang tidak memiliki NIK dan menindaklanjuti dengan pemberian NIK/KTP setelah vaksinasi.

Kementerian Kesehatan RI dan pemerintah daerah juga perlu memperkuat strategi vaksinasi untuk kelompok rentan melalui program penjangkauan khusus.

“Kami menyarankan pemerintah memerhatikan kelompok rentan melalui strategi penjangkauan khusus, seperti pembuatan sentra vaksinasi keliling, atau mendekatkan layanan vaksinasi ke layanan rawat jalan dan perawatan kronis lainnya untuk kelompok dengan komorbid.”

Program penjangkauan khusus perlu melibatkan organisasi atau tokoh komunitas untuk membantu proses penjangkauan, pendataan, edukasi, serta pendampingan vaksinasi.