Setahun COVID-19 di Indonesia, Epidemiolog: Yang Penting Bukan Membebaskan tapi Mengendalikan

Pandu dengan terang-terangan menyebutkan, pergantian Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menunjukkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Menkes sebelumnya.

"(Menkes) Terawan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Apalagi sudah masuk fase vaksinasi. Jadi, dia sudah mengecewakan Presiden dan sudah mengecewakan banyak orang," katanya.

Masalah lain adalah Indonesia belum memiliki rencana nasional dalam mengatasi pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mengerti manajemen pemerintahan. "Karena tidak punya manajemen, jadi policy-nya berubah-berubah terus."

Pandu melanjutkan, masalah yang paling parah terkait penanganan pandemi COVID-19 adalah di awal masyarakat tidak diajak dalam menghadapi penyakit ini.

"Jadi tingkat partisipasi masyarakat itu cuma di atas kertas. Ketika kita melakukan PSBB, itu cuma menunda waktu supaya kita mempersiapkan sistem surveilans dan sebagainya. Ternyata tidak dilakukan. Karena tidak mengerti. Menteri Kesehatan juga cuma ngumpet tidak tahu ke mana."

PPKM mikro yang baru-baru ini dilakukan juga harusnya mampu benar-benar mengajak masyarakat dari bawah. Bahkan menurut dia, pemerintah tidak perlu menggerakkan polisi atau Babinsa.

Pandu pun mengatakan, peran Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah mulai tertata harusnya bisa ditingkatkan.

"Jadi bubarkan saja Satgas. Semua dialihkan ke Kemenkes. Kemenkes itu harus berfungsi. Kalau Kemenkes tidak difungsikan, nanti kalau ada pandemi lagi kita keteteran lagi," ujarnya.

"Tidak perlu ada Satgas lagi, tidak perlu KPCPEN lagi. Bubarin saja, cukup setahun," tegasnya.

Kementerian lain juga harus bisa bergerak menangani masalah terkait pandemi lain. Seperti Kemensos menangani bantuan sosial atau Kementerian Ekonomi mengatasi masalah ekonomi, sesuai tupoksi masing-masing, dengan dipimpin langsung oleh Presiden.

Pandu sendiri melihat, penanganan pandemi di Indonesia masih condong ke arah pemulihan ekonomi. Ia memberi contoh Vaksinasi Gotong Royong, di mana perusahaan nantinya dapat membeli vaksin COVID-19 untuk karyawannya.

Menurut dia, ekonomi dan kesehatan merupakan hal yang sulit untuk disatukan. "Tidak ada itu istilah keseimbangan. Saya menentang konsep keseimbangan. Yang ada itu konsep prioritas."

Terkait protokol kesehatan, Pandu mengatakan bahwa tampaknya penegakan hukum sudah tidak diperlukan.

"Orang pemerintah sendiri melanggar kok. Yang penting edukasi, memberikan contoh," katanya.

"Jadi kalau ada partisipasi masyarakat, tidak ada seperti itu."

Pandu pun mengatakan, konsep penanganan pandemi ke depannya harus diubah. Bukan lagi membebaskan, tetapi mengendalikan pandemi. Menurutnya, beberapa negara yang belum melakukan vaksinasi pun bisa tetap aman jika wabah terkendali.

"Kita berusaha keras maksimal membangun sistem yang ada, sehingga yang penting bukan membebaskan Indonesia dari pandemi, tetapi mengendalikan pandemi," pungkasnya.

Ke depannya, Pandu mengatakan bahwa penting bagi pemerintah saat ini untuk lebih berinvestasi di sistem kesehatan masyarakat. Hal ini juga demi menghadapi pandemi lain yang mungkin akan terjadi di masa depan.

"Ini kesempatan bagi Presiden Jokowi, supaya dia dikenang seumur hidup, adalah membangun sistem. Sistem surveilans, sistem penanganan pelayanan primer, rumah sakit. Jadi sistem kesehatan publiknya harus dibenahi."