Pekerja Bergaji Rendah Jarang Ambil Asuransi Kesehatan?

Liputan6.com, New York - Ketika Billy Sewell mulai menawarkan asuransi kesehatan tahun ini untuk 600 pekerja di restorannya, Golden, ia bertanya-tanya dengan gugup berapa banyak yang akan mengambilnya. Membiayai ratusan asuransi karyawan berarti pengeluaran lebih untuk Sewell dan belum tentu bisnisnya punya keuntungan yang setimpal.

Dari 600 orang, sejauh ini hanya dua orang telah mendaftar. "Kami menawarkan, dan mereka tidak mengambilnya," kata Sewell. Pengalaman ini memunculkan fakta kalau banyak pekerja berupah rendah menolak untuk mengasuransikan kesehatannya.

Undang-Undang Layanan Kesehatan Federal atau The Affordable Care Act di Amerika Serikat memberikan mandat kepada majikan atau perusahaan yang punya lebih dari 50 karyawan untuk menawarkan asuransi kesehatan. Hal ini menjadi kecemasan tersendiri dan beberapa perusahaan memilih memangkas jumlah karyawan mereka.

Namun, dikutip dari The New York Times pada Kamis (22/10/2015), dalam 10 bulan mandat itu berlaku, banyak pemilik usaha yang mengakui sangat sedikit karyawannya yang berminat membuat asuransi kesehatan. Hal ini terutama terjadi pada bisnis kelas menengah ke bawah yang buruhnya digaji rendah per jam, seperti restoran, ritel, serta perhotelan.

Perusahaan yang memiliki 50 hingga 99 pekerja tak diwajibkan untuk menerapkan regulasi ini hingga tahun depan. Dalam skala nasional, sebetulnya Undang-Undang Layanan Kesehatan Federal telah secara signifikan mengurangi jumlah orang Amerika yang tak memiliki asuransi.

Menurut National Health Interview Survey, yang melakukan penelitian federal sejak lama, sekitar 10,7 persen penduduk di bawah 65 tahun di negara itu tidak diasuransikan dalam tiga bulan pertama 2015. Sekarang, jumlah itu turun 17,5 persen dari lima tahun sebelumnya.

Pemerintahan Obama memperkirakan sekitar 14 juta orang dewasa yang sebelumnya tidak diasuransikan telah mendapatkannya dalam dua tahun terakhir ini. Kebanyakan dari mereka adalah pemegang Kartu Sehat atau Medicaid yang disubsidi pemerintah untuk perorangan atau keluarga yang memiliki penghasilan yang rendah. (*)