Irak Tolak Permintaan Suriah untuk Pulangkan Ribuan Tahanan ISIS

Liputan6.com, Baghdad - Irak menolak permintaan Suriah untuk memulangkan ribuan orang yang diduga terkait dengan kelompok ISIS. Mereka sebelumnya dipindahkan dari sejumlah pusat penahanan di Suriah ke Irak pada awal tahun ini.

Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim al-Aboudi, mengatakan bahwa perwakilan Irak, Suriah, dan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini menggelar pertemuan untuk membahas nasib para tahanan tersebut.

Menurut Al-Aboudi, dalam pertemuan itu Suriah meminta agar sekitar 4.000 tahanan warga negaranya dipulangkan untuk diadili di Suriah. Namun, Irak menolak permintaan tersebut.

Al-Aboudi mengatakan kepada Associated Press (AP) pada Rabu (7/10/2026) bahwa pihaknya telah memastikan sekitar 400 tahanan asal Suriah bukan anggota ISIS sehingga dapat dibebaskan. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 orang telah dipulangkan.

Sementara itu, ratusan warga Suriah yang masih ditahan di Irak diduga merupakan petinggi ISIS.

"Irak sedang melakukan penyelidikan. Siapa pun yang terbukti melakukan kejahatan di Irak akan diadili berdasarkan hukum Irak," tutur Al-Aboudi.

Ia menambahkan, sebagian tahanan nantinya dapat dipulangkan ke negara asal untuk menjalani sisa masa hukuman.

Hingga berita ini ditulis, pihak Suriah belum menanggapi permintaan komentar mengenai persoalan tersebut.

Lebih dari 5.700 tahanan yang diduga terkait dengan ISIS, termasuk sekitar 4.000 warga Suriah, dipindahkan dari wilayah timur laut Suriah ke Irak setelah bentrokan pecah pada Januari antara pasukan pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin kelompok Kurdi.

Selama bertahun-tahun, SDF bertugas menjaga pusat-pusat penahanan tempat para tahanan tersebut ditahan.

Sejumlah tahanan yang terkait dengan ISIS berhasil melarikan diri di tengah kekacauan akibat bentrokan itu. Kondisi tersebut juga memicu kekhawatiran bahwa lebih banyak tahanan akan melarikan diri.

ISIS sendiri telah kehilangan kendali atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya di Irak dan Suriah beberapa tahun lalu. Meski demikian, kelompok-kelompok kecil ISIS masih sesekali melancarkan serangan di kedua negara.

Pembahasan mengenai nasib para tahanan ini berlangsung setelah AS mengakhiri misi pemberantasan ISIS selama 12 tahun di Irak. Pasukan terakhir AS telah meninggalkan negara tersebut bulan lalu.

Al-Aboudi mengatakan Irak telah meminta bantuan dana kepada AS dan negara-negara lain yang tergabung dalam koalisi internasional melawan ISIS untuk menanggung biaya penahanan ribuan orang yang dipindahkan dari Suriah.

"Irak meminta dana sebesar US$ 500 juta. Koalisi telah menjanjikan bantuan, tetapi Irak masih menunggu," ujarnya.

Sementara itu, seorang pejabat pertahanan AS dan kantor Tom Barrack, utusan AS untuk Suriah dan Irak, meminta agar pertanyaan mengenai nasib para tahanan disampaikan langsung kepada pihak berwenang di Irak dan Suriah.

Banyak tahanan yang dipindahkan ke Irak sebelumnya telah mendekam selama bertahun-tahun di pusat-pusat penahanan Suriah tanpa pernah didakwa atas tindak pidana tertentu. Kondisi penahanan di kedua negara pun menjadi sorotan sejumlah organisasi hak asasi manusia (HAM).

Dalam laporan yang diterbitkan pekan ini, Human Rights Watch (HRW) menyebut sistem peradilan Irak memiliki catatan kasus penyiksaan dan eksekusi yang melanggar hukum.

HRW mendesak pemerintah Irak untuk mematuhi standar internasional terkait proses peradilan yang adil dan perlakuan terhadap tahanan, serta menghapus hukuman mati.

Terkait hal itu, Al-Aboudi mengatakan tahanan yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati tidak akan dijatuhi hukuman tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa tahanan yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian pertukaran tahanan dengan Irak dapat dipulangkan untuk menjalani sisa masa hukuman di negara asal setelah mendapat vonis pengadilan.

Namun, banyak negara Barat selama ini enggan menerima kembali warga negaranya yang dituduh atau telah dinyatakan bersalah karena memiliki hubungan dengan ISIS. Keengganan serupa juga berlaku terhadap perempuan dan anak-anak yang diduga merupakan anggota keluarga militan ISIS.