Menguak Pemicu Demo Besar Pelajar di Prancis

Liputan6.com, Paris - Sejak akhir September, pelajar di berbagai wilayah Prancis menggelar aksi protes menentang minimnya pendanaan sektor pendidikan. Mereka memblokir akses ke sejumlah sekolah menengah atas atau lycée.

Gerakan tersebut di sejumlah tempat berubah menjadi kekerasan. Ratusan pelajar, guru, dan polisi terluka, sementara ribuan orang ditangkap, termasuk sejumlah pelaku kerusuhan dari luar kelompok pelajar yang jumlahnya belum diketahui.

Para demonstran mengeluhkan kekurangan tenaga pengajar dan kondisi fasilitas yang buruk di lycée, sekolah yang umumnya diikuti siswa berusia 15 hingga 18 tahun.

"Kadang-kadang guru kami tidak masuk selama beberapa minggu tanpa digantikan," kata Madalena, seorang pelajar di Paris, kepada BBC pada Selasa.

Saat demonstrasi di berbagai wilayah Prancis diikuti ratusan ribu orang, dia juga mengeluhkan kondisi gedung sekolahnya yang "sangat panas" selama gelombang panas baru-baru ini.

Ada pula berbagai keluhan lainnya. Sebagian siswa tidak menyukai larangan penggunaan telepon seluler maupun jam sekolah yang berlangsung hingga pukul 18.00.

"Anda sampai di rumah pukul 19.00 dan tidak punya waktu untuk tidur atau mengerjakan pekerjaan rumah," kata seorang pelajar lycée kepada France 2.

Platform daring Prancis yang digunakan untuk mengalokasikan tempat di perguruan tinggi, Parcoursup, juga menjadi sumber kekecewaan.

Keluhan Pelajar Bukan Tanpa Dasar

Kekecewaan tersebut memiliki akar yang panjang. Saat ini sekitar 80 persen siswa dari setiap angkatan berhasil memperoleh baccalauréat, kualifikasi yang memberi mereka hak untuk mendapatkan tempat di universitas, meski belum tentu di jurusan yang mereka inginkan.

Kondisi tersebut memicu persaingan untuk mendapatkan program studi yang diminati sekaligus menimbulkan kecemasan terkait Parcoursup, yang dianggap banyak orang tidak transparan.

Namun, apakah persoalan tersebut dengan sendirinya menjelaskan bentuk gerakan protes yang terjadi saat ini? Dan bagaimana kondisi Prancis jika dibandingkan dengan negara lain?

Menurut laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pemerintah Prancis menghabiskan lebih banyak anggaran per siswa lycée dibandingkan rata-rata Uni Eropa untuk pendidikan menengah atas.

Kekurangan guru memang menjadi persoalan serius, tetapi kondisinya tidak lebih buruk dibandingkan negara lain. Berdasarkan ukuran OECD, kekurangan tersebut justru lebih ringan karena lebih sedikit posisi guru yang tidak terisi, meski guru di Prancis menerima gaji yang relatif rendah.

Jam sekolah yang berlangsung hingga sore juga menjadi persoalan bagi pelajar Prancis. Namun, kondisi tersebut terutama disebabkan oleh waktu istirahat makan siang yang panjang dan jadwal yang kompleks, bukan karena masa libur sekolah yang lebih pendek. Masa libur sekolah Prancis juga tidak terlalu panjang dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Jam sekolah yang panjang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sekolah di Prancis dan sulit menjelaskan mengapa gejolak kali ini bisa terjadi. Begitu pula tekanan yang muncul akibat persoalan sistem pendidikan tinggi.

Di sebagian besar negara Eropa, sekitar 80 hingga 90 persen anak muda menyelesaikan pendidikan menengah. Persaingan untuk mendapatkan tempat di universitas yang bagus juga menimbulkan tekanan di negara-negara lain.

Dengan demikian, meski minimnya pendanaan, buruknya kondisi bangunan sekolah, dan kekhawatiran mengenai masa depan menjadi alasan ketidakpuasan pelajar, persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa gerakan kali ini menjadi "belum pernah terjadi sebelumnya" dalam hal jumlah sekolah dan siswa yang terlibat maupun tingkat kekerasannya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez.

Skala demonstrasi menjadi semakin mencolok karena para peserta aksi menghadapi risiko yang cukup besar.

Memblokir sekolah atau universitas dengan ancaman maupun kekerasan merupakan tindakan ilegal dan dapat memicu keterlibatan polisi. Situasi tersebut juga dapat menarik kehadiran casseurs atau kelompok perusuh.

Para pelajar kemudian dapat terjebak dalam operasi pengendalian massa polisi yang kerap dilakukan dengan tindakan keras.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu dalam pesan terbarunya menegaskan bahwa aparat keamanan tidak diperintahkan untuk "berhadapan dengan siswa sekolah menengah", melainkan hanya untuk menegakkan hukum.

Untuk memahami taktik para pelajar, situasinya perlu dilihat lebih jauh dari sekadar gerbang sekolah yang diblokade. Aksi jalanan merupakan bagian dari tradisi politik Prancis.

Di Prancis, kekuatan politik kerap berada di jalanan, bukan hanya di lembaga-lembaga yang dipilih melalui pemilu. Para pelajar memahami hal tersebut.

Pada Oktober 1990, kasus pemerkosaan di sebuah sekolah di Seine-Saint-Denis, wilayah di utara Paris yang juga menjadi salah satu pusat gejolak saat ini, memicu demonstrasi besar-besaran menentang minimnya pendanaan dan kekurangan tenaga pengajar.

Aksi tersebut berujung pada keputusan pemerintah menggelontorkan dana yang setara dengan 1,2 miliar euro dalam nilai saat ini untuk sekolah-sekolah lycée.

Pada Oktober 1998, sebanyak 500.000 pelajar melakukan aksi di berbagai wilayah Prancis dengan tuntutan serupa. Pemerintah kemudian mengalokasikan hampir 1 miliar euro untuk merenovasi sekolah dan menambah 14.000 tenaga kerja.

Dalam sejumlah kesempatan, demonstrasi pelajar juga berhasil menggagalkan reformasi pemerintah, termasuk perubahan sistem universitas pada 1986 dan rencana upah minimum yang lebih rendah bagi pekerja muda pada 1994.

Salah satu contoh paling mencolok terjadi pada 2006. Pemerintah akhirnya menarik undang-undang yang dirancang untuk melonggarkan aturan perekrutan dan pemecatan pekerja berusia di bawah 26 tahun sebagai upaya mengatasi pengangguran kaum muda.

Aturan tersebut telah disahkan parlemen dan ditandatangani Presiden Jacques Chirac saat itu. Namun, setelah berminggu-minggu aksi blokade di universitas dan lycée yang kerap diwarnai kekerasan, aturan tersebut akhirnya dibatalkan.

Masyarakat dewasa di Prancis juga telah menunjukkan bagaimana aksi blokade jalan dapat memengaruhi keputusan pemerintah.

Gerakan gilets jaunes atau rompi kuning pada 2018-2019, yang diwarnai penjarahan toko dan serangan terhadap gedung pemerintah di berbagai wilayah, membuat pemerintah membatalkan kenaikan pajak bahan bakar dan menyetujui pengeluaran sebesar 10 miliar euro.

Namun, aksi jalanan tidak selalu berakhir dengan kemenangan.

Pada 1968, pemberontakan mahasiswa yang menjadi salah satu rujukan penting bagi berbagai gerakan protes di Prancis justru berakhir melalui pemilu.

Meski demikian, para pelajar saat ini merupakan pewaris budaya politik yang membuat demonstran bersaing dengan pejabat terpilih untuk dianggap sebagai suara rakyat yang sah.

Jika melihat situasi saat ini, posisi politik para pelajar tampak cukup kuat.

Sebuah jajak pendapat untuk BFMTV menunjukkan 72 persen warga Prancis menilai tuntutan mereka sah, sementara 55 persen mendukung gerakan tersebut.

Dengan dukungan banyak guru, serikat pekerja, dan politikus sayap kiri, para demonstran berada dalam posisi yang lebih kuat. Aksi lainnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis sore.

Pemerintah Prancis dalam Posisi Sulit

Di sisi lain, pemerintah berada dalam posisi yang semakin lemah.

Setelah sembilan tahun berkuasa, Emmanuel Macron menghadapi tingkat ketidakpopuleran yang tinggi dan tidak dapat kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung enam bulan lagi.

Keputusannya menggelar pemilu parlemen lebih awal pada Juni 2024 menghasilkan parlemen yang mengalami kebuntuan.

Lecornu bahkan menyebut dirinya sebagai "perdana menteri terlemah" dalam ingatan sejarah belakangan ini dan tampaknya menghadapi kesulitan untuk meloloskan anggaran melalui parlemen.

Namun, kelemahan tersebut justru dapat menjadi keuntungan bagi Lecornu dalam menghadapi para pelajar.

Di tengah meningkatnya biaya pinjaman, defisit yang mencapai 5,4 persen dari produk domestik bruto (PDB), serta utang publik yang berada pada level tertinggi sejak 1940-an, ruang gerak Lecornu semakin terbatas, baik secara politik maupun finansial.

Berbeda dengan para pendahulunya yang menghadapi tekanan kuat dari aksi jalanan, Lecornu tidak memiliki banyak hal yang dapat diberikan kepada para demonstran.