Gaza Gelar Pemilu Perdana dalam 20 Tahun

Liputan6.com, Ramallah - Otoritas Palestina pada Minggu (26/4/2026) menyatakan bahwa pemilu lokal di satu komunitas di Gaza dan di Tepi Barat yang diduduki Israel berlangsung sukses. Mereka menyebutnya sebagai langkah menuju pemilu presiden yang telah lama tertunda di wilayah tersebut serta menuju pembentukan negara di masa depan.

Otoritas Palestina, yang mengelola wilayah semi-otonom di Tepi Barat namun tidak dilibatkan dalam rencana gencatan senjata Gaza yang disusun oleh Amerika Serikat (AS), menggambarkan pemilu lokal pada Sabtu (25/4) di Deir al-Balah, Gaza tengah, sebagai sebuah uji coba yang sebagian besar bersifat simbolis, sementara mereka berupaya menghubungkan wilayah-wilayah Palestina secara politik.

Ini merupakan pemilu pertama di sebagian wilayah Gaza yang dikuasai Hamas dalam lebih dari dua dekade. Deir al-Balah, seperti sebagian besar wilayah Gaza lainnya, mengalami kehancuran akibat dua tahun perang, namun terhindar dari invasi darat Israel. Tingkat partisipasi pemilih di wilayah tersebut mencapai 23 persen, sementara para pejabat menyebut adanya tantangan seperti pengungsian besar-besaran dan data registrasi sipil yang sudah usang.

Hamas, yang menguasai sebagian Gaza setelah penarikan Israel tahun lalu dalam kerangka gencatan senjata saat ini, tidak mengajukan kandidat dan juga tidak berupaya menghalangi jalannya pemungutan suara.

Sementara itu, tingkat partisipasi di Tepi Barat mencapai 56 persen, atau lebih dari setengah juta pemilih, yang tidak jauh berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya di wilayah tersebut.

Banyak kursi dewan lokal yang diperebutkan dalam pemilu ini hanya diikuti oleh satu kandidat, dan para peserta diwajibkan menerima program Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang memimpin Otoritas Palestina. Hasil pemilu didominasi oleh kandidat independen dan Fatah, faksi yang memimpin Otoritas Palestina dan mengklaim kemenangan.

"Semua pihak menyadari kondisi politik, keamanan, dan ekonomi, fragmentasi wilayah Palestina, perang di Gaza, serta konflik regional di Iran," kata Rami Hamdallah, ketua Komisi Pemilihan Umum yang berbasis di Ramallah dan mantan perdana menteri, kepada para jurnalis seperti dikutip dari Associated Press.

"Sekadar menyelenggarakan pemilu di Deir al-Balah sudah merupakan pencapaian signifikan dan kami berharap dapat menggelar pemilu di badan-badan lain di seluruh Gaza dalam waktu dekat."

Pemilu di kedua wilayah tersebut bertujuan menentukan susunan dewan lokal yang bertugas mengelola layanan dasar seperti air, jalan, dan listrik.

Pemilu ini merupakan yang pertama sejak reformasi diberlakukan sebagai respons terhadap tekanan internasional. Kini sistem pemilu diubah sehingga pemilih tidak lagi memilih paket daftar kandidat dari partai politik, melainkan dapat memilih langsung calon individu. Dengan rendahnya kepercayaan terhadap partai politik, peran keluarga dan klan menjadi lebih dominan dalam kampanye.

Hamdallah menyebut pemungutan suara ini sebagai cerminan persatuan nasional, seraya menambahkan, "Kami berharap pemilu presiden dan legislatif akan segera menyusul."

Otoritas Palestina belum menyelenggarakan pemilu presiden selama 21 tahun, dan dukungan terhadap lembaga tersebut serta Presiden Palestina Mahmoud Abbas terus menurun akibat korupsi dan frustrasi atas aksi-aksi kekerasan yang kadang dilakukan oleh pemukim Yahudi di Tepi Barat.

Otoritas Palestina merupakan perwakilan rakyat Palestina yang diakui secara internasional. Lembaga ini tersingkir dari Gaza setelah Hamas memenangkan pemilu parlemen tahun 2006 dan kemudian mengambil alih kekuasaan secara paksa. Abbas, yang kini berusia 90 tahun, terpilih pada 2005 untuk masa jabatan empat tahun. Sejak 2006, tidak ada lagi pemilu presiden maupun legislatif yang diselenggarakan.

Perdana Menteri Mohammad Mustafa menyebut pemilu terbaru sebagai "langkah lain di jalur menuju kemerdekaan penuh." Namun, Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak pembentukan negara Palestina.

Banyak warga Palestina menginginkan lebih dari sekadar pemilu lokal karena mereka ingin memiliki suara yang lebih besar dalam menentukan masa depan mereka.

"Pemilihan munisipal adalah langkah penting, tetapi itu tidak cukup. ... Kami menginginkan pemilu nasional," kata Bashar Masri, seorang pengusaha Palestina-Amerika terkemuka, melalui media sosial.