Kamboja Desak Thailand Lanjutkan Perundingan Sengketa Perbatasan

Liputan6.com, Phnom Penh - Kamboja telah mendesak Thailand untuk segera melanjutkan pembicaraan mengenai sengketa perbatasan mereka, sebuah perselisihan yang telah berlangsung lama dan menyebabkan bentrokan mematikan tahun lalu.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada Sabtu (11/4/2026) mengatakan bahwa ia sangat berharap kedua negara bertetangga itu dapat bekerja sama kembali dengan cepat dan penuh ketulusan.

"Ini akan menjadi dasar bagi perdamaian jangka panjang yang memungkinkan rakyat kami yang tinggal di sepanjang perbatasan bersama untuk hidup dengan damai. Kamboja sepenuhnya siap," ujarnya dalam pernyataan yang diunggah di media sosial.

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow sebelumnya mengatakan pada hari yang sama bahwa negaranya belum siap untuk melanjutkan pembicaraan, meskipun pemerintahan baru baru saja terbentuk.

Ketika ditanya mengenai seruan terbaru dari Kamboja untuk bernegosiasi, ia mengatakan bahwa Kamboja memiliki "hak" untuk melakukannya, namun Thailand memiliki "prosedur sendiri" yang harus diikuti.

Kedua negara di Asia Tenggara tersebut telah berselisih selama beberapa dekade mengenai penetapan batas wilayah sepanjang 800 kilometer, yang merupakan warisan dari era kolonial Prancis.

Perselisihan kembali memanas menjadi beberapa kali bentrokan tahun lalu, yang menewaskan puluhan orang dan menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi pada Juli dan Desember.

Kedua negara menandatangani perjanjian gencatan senjata pada akhir Desember yang memungkinkan dilakukannya perundingan untuk membahas sengketa batas wilayah.

Namun, ketegangan di wilayah perbatasan masih berlanjut, dengan kedua belah pihak saling melontarkan tuduhan pelanggaran gencatan senjata.

Kamboja mengklaim bahwa pasukan Thailand telah merebut beberapa wilayah di provinsi perbatasan—bertentangan dengan kesepakatan—dan menuntut penarikan pasukan.