Austria Dorong Aturan Larangan Media Sosial bagi Anak di Bawah 14 Tahun

Liputan6.com, Wina - Pemerintah Austria pada Kamis (26/3/2026) mengumumkan rencana untuk segera melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak hingga usia 14 tahun. Kebijakan ini diambil karena platform tersebut dinilai memicu kecanduan, mengagungkan kekerasan, menyebarkan misinformasi, serta membentuk standar kecantikan yang tidak realistis.

Wakil Kanselir Austria Andreas Babler dalam konferensi pers seperti dikutip dari CNA menyatakan bahwa saat ini hampir mustahil bagi orang tua untuk mengontrol konsumsi media sosial anak-anak mereka. Ia menilai platform digital dirancang sedemikian rupa agar membuat pengguna muda menjadi secara sengaja bergantung.

Negara dengan populasi sekitar 9,2 juta jiwa tersebut menargetkan rancangan undang-undang ini dapat dipresentasikan paling cepat pada musim panas tahun ini. Pemerintah berharap aturan ini bisa segera diberlakukan sesegera mungkin setelah disahkan.

Babler menegaskan bahwa pemerintah akan menargetkan platform yang menggunakan algoritma untuk menciptakan ketergantungan, menghasilkan keuntungan, namun berdampak buruk bagi pengguna, khususnya anak-anak. Ia juga menambahkan bahwa anak-anak saat ini dibiarkan menghadapi dunia digital tanpa perlindungan yang memadai, di mana mereka terpapar pada standar kecantikan yang tidak realistis, glorifikasi kekerasan, disinformasi, serta berbagai bentuk manipulasi.

Namun demikian, hingga kini belum ada kesepakatan di antara tiga partai dalam koalisi pemerintahan terkait metode verifikasi usia yang akan diterapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Austria Christoph Wiederkehr menyampaikan hasil dari eksperimen "tanpa ponsel" selama tiga minggu yang melibatkan sekitar 72.000 siswa dan keluarga mereka. Menurutnya, banyak siswa mengalami semacam "gejala putus ketergantungan" dan menjadi lebih sadar akan dampak negatif dari konsumsi media sosial yang berlebihan.

Selain larangan tersebut, pemerintah Austria juga berencana memperkenalkan mata pelajaran wajib baru di sekolah bernama "Media dan Demokrasi". Mata pelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa membedakan antara informasi yang benar dan salah serta mengenali upaya pengaruh yang bersifat anti-demokrasi.

Kebijakan yang berencana melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak hingga usia 14 tahun mendapat kritik dari partai sayap kanan jauh, FPO, yang memenangkan pemilu legislatif 2024 namun gagal membentuk pemerintahan.

Anggota parlemen dari FPO, Katayun Pracher-Hilander, menyebut langkah tersebut sebagai serangan frontal terhadap kebebasan berekspresi. Ia menilai bahwa ketika suara-suara kritis, media alternatif, dan kelompok patriotik mulai mendapatkan jangkauan luas di media sosial, pemerintah justru ingin menerapkan larangan dan sensor.

Di tingkat regional, beberapa negara di Uni Eropa telah menyatakan niat untuk menetapkan batas usia digital bagi penggunaan media sosial, termasuk Prancis, Spanyol, dan Denmark, sementara negara lain masih mempertimbangkan kebijakan serupa.

Di sisi lain, di Amerika Serikat, dua perusahaan teknologi besar, Meta dan Google, pada Rabu dinyatakan bersalah oleh pengadilan sipil di Los Angeles karena berkontribusi terhadap depresi seorang remaja perempuan melalui platform Instagram dan YouTube. Pengadilan juga menilai kedua perusahaan itu lalai dalam memberikan peringatan yang memadai kepada pengguna muda mengenai risiko penggunaan berlebihan, meskipun mereka telah mengetahui bahaya tersebut.

Sehari sebelumnya, juri di Santa Fe juga memutuskan bahwa Meta bertanggung jawab karena membahayakan pengguna di bawah umur melalui platform Facebook dan Instagram.