Hamas: Pembunuhan di Gaza Masih Berlangsung, Board of Peace Harus Bertindak

Liputan6.com, Gaza - Hamas pada Selasa (17/2/2026) mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui badan yang disebut Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk menekan Israel agar menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran yang terus berlangsung terhadap kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Kesepakatan tersebut dimediasi oleh AS pada Oktober tahun lalu.

Seruan ini disampaikan menjelang pertemuan resmi pertama dewan tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis di Washington, DC. Pertemuan itu digelar di tengah kondisi warga Palestina di Gaza yang masih terdampak parah akibat perang dan sedang menantikan pemberlakuan penuh fase kedua dari Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang digagas Trump.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem dalam pernyataan melalui rekaman video seperti yang dilaporkan Al Jazeera mengatakan bahwa situasi di Gaza masih memprihatinkan. Ia menyatakan bahwa apa yang disebutnya sebagai "perang genosida" terhadap Gaza masih terus berlangsung, yang menurutnya ditandai dengan pembunuhan, pengusiran, pengepungan, dan kelaparan yang hingga kini belum berhenti. 

Berdasarkan data otoritas kesehatan di Gaza, lebih dari 600 warga Palestina dilaporkan tewas akibat operasi militer Israel sejak kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Selain itu, sedikitnya 1.600 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan artileri, tembakan senjata, dan serangan udara Israel.

Qassem menyerukan pula kepada Board of Peace bentukan Presiden Trump untuk memfasilitasi masuknya komite teknokrat yang dipilih untuk memerintah Gaza yang hancur, serta memulai upaya rekonstruksi besar-besaran guna mengakhiri penderitaan penduduk. 

Lebih lanjut, Hamas meminta agar pengepungan terhadap Gaza segera dicabut dan seluruh perlintasan dibuka sepenuhnya. Qassem menyatakan agar tidak hanya dilakukan pembukaan sebagian dan minimal, yang menurutnya masih disertai pelanggaran terhadap para pelintas oleh pihak Israel.

"Kami memperingatkan agar pendudukan (Israel) tidak menggunakan dewan ini sebagai kedok untuk melanjutkan perang di Gaza dan mencegah rekonstruksi," tegas Qassem.

Sementara itu, pada Selasa pula, sumber-sumber Al Jazeera melaporkan adanya penembakan artileri Israel yang menargetkan kawasan Tuffah di Kota Gaza, wilayah utara Gaza. Di wilayah Gaza lainnya, tank-tank Israel dilaporkan melepaskan tembakan senapan mesin berat di Kota Khan Younis.

Sejauh ini belum ada laporan mengenai korban akibat serangan tersebut. 

Sebelumnya, seorang korban luka tiba di Rumah Sakit al-Awda di Nuseirat, Gaza bagian tengah, setelah sebuah drone Israel menargetkan sekelompok warga sipil di wilayah al-Maghraqa.

Kapal-kapal perang Angkatan Laut Israel juga melepaskan tembakan ke arah para nelayan di lepas pantai Gaza dan menahan dua warga Palestina. Sementara itu, militer Israel dilaporkan terus melakukan pembongkaran kawasan permukiman di wilayah utara dan selatan Gaza.

Di sisi lain, Israel disebut terus membatasi secara ketat masuknya bantuan yang menyelamatkan nyawa serta menghambat ribuan warga yang sakit dan terluka untuk keluar guna mendapatkan perawatan medis di luar negeri.

Juru bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Stephane Dujarric mengatakan pada Senin (16/2) bahwa kurang dari 60 persen pengiriman bantuan penting dari Mesir diizinkan masuk ke Gaza.

"Pergerakan kemanusiaan yang memerlukan koordinasi dengan otoritas Israel terus menghadapi hambatan… Tim kami di lapangan sedang berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengklarifikasi kendala tersebut dan mencari solusi agar operasi kami dapat terus berjalan," kata Dujarric.

Board of Peace, yang diluncurkan pada Forum Ekonomi Dunia di Davos Januari lalu, diketuai oleh Trump. Awalnya dewan itu dirancang untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Gaza serta proses rekonstruksi wilayah tersebut.

Namun, tujuan itu kemudian berkembang menjadi upaya menyelesaikan berbagai konflik internasional, sehingga memicu kekhawatiran bahwa presiden AS tersebut ingin membentuk lembaga tandingan PBB.