Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Liputan6.com, Washington D.C - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negaranya resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengumuman itu disampaikan Netanyahu pada 11 Februari 2026 saat kunjungannya ke Washington C.C, di mana ia bertemu Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Usai pertemuan dengan Rubio, Netanyahu menulis di platform X bahwa ia telah menandatangani keanggotaan Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian.

Kunjungan Netanyahu ke Washington juga difokuskan pada pembahasan isu Iran bersama Trump, di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, dikutip dari Straits Times, Kamis (12/2/2026).

Dewan Perdamaian dibentuk menyusul resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November. Resolusi tersebut memberi kewenangan kepada dewan dan negara-negara mitra untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

Gencatan senjata yang rapuh di wilayah itu mulai berlaku pada Oktober 2025, sebagai bagian dari rencana yang diajukan Trump dan disetujui oleh Israel serta kelompok militan Palestina Hamas.

Dalam kerangka awalnya, dewan bertugas mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Namun Trump kemudian menyatakan bahwa lembaga tersebut—yang akan ia pimpin langsung—akan diperluas mandatnya untuk menangani konflik global lainnya.

Pertemuan perdana Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari di Washington, dengan agenda utama membahas rekonstruksi Gaza.

Sorotan dan KritikPembentukan dewan ini menuai respons beragam dari komunitas internasional. Sejumlah pakar hak asasi manusia menilai kepemimpinan langsung Trump atas lembaga yang mengawasi wilayah asing menyerupai model tata kelola kolonial.

Keterlibatan Israel juga diperkirakan akan memicu kritik lanjutan, terutama karena tidak ada perwakilan Palestina dalam struktur dewan tersebut.

Sejak diumumkan pada akhir Januari, sejumlah negara merespons undangan bergabung dengan hati-hati. Beberapa sekutu AS di Timur Tengah telah menyatakan partisipasi, namun banyak sekutu tradisional Washington di Barat memilih untuk tidak terlibat. Sejumlah analis juga mengkhawatirkan potensi pelemahan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Situasi di GazaDi lapangan, gencatan senjata di Gaza dilaporkan berulang kali dilanggar. Pejabat kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 580 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober, sementara Israel melaporkan empat tentaranya tewas dalam periode yang sama.

Sejak perang meletus pada akhir 2023, lebih dari 72.000 warga Palestina dilaporkan tewas, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Konflik tersebut juga memicu krisis kemanusiaan, termasuk ancaman kelaparan dan pengungsian hampir seluruh penduduk Gaza.

Sejumlah pakar hak asasi manusia, akademisi, dan tim penyelidik PBB menyatakan bahwa situasi di Gaza dapat dikategorikan sebagai genosida. Israel menolak tudingan tersebut dan menyebut operasinya sebagai tindakan pembelaan diri, menyusul serangan militan pimpinan Hamas pada akhir 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang.

Dengan bergabungnya Israel ke dalam Dewan Perdamaian, dinamika diplomasi terkait Gaza diperkirakan akan semakin kompleks, terutama menjelang pertemuan perdana dewan di Washington pekan depan.