Sekjen PBB Peringatkan Supremasi Global Digantikan oleh Hukum Rimba

Liputan6.com, New York - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres memperingatkan bahwa tatanan global saat ini tengah mengalami kemunduran serius, seiring melemahnya supremasi hukum internasional yang digantikan oleh apa yang ia sebut sebagai "hukum rimba".

Peringatan itu disampaikan Guterres saat berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB bertajuk "Reaffirming the International Rule of Law: Pathways to Reinvigorating Peace, Justice and Multilateralism" pada Senin (26/1/2026). Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama bagi perdamaian dan keamanan dunia.

Guterres mengingatkan bahwa pada tahun 2024, negara-negara anggota PBB telah mengadopsi Pact for the Future atau Pakta untuk Masa Depan, yang di dalamnya memuat komitmen untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional dan memenuhi kewajiban dengan itikad baik. Namun, menurutnya, komitmen tersebut belum diikuti oleh tindakan nyata.

"Di seluruh dunia, supremasi hukum sedang digantikan oleh hukum rimba," ujar Guterres seperti dikutip dari laporan kantor berita Anadolu seraya menambahkan bahwa saat ini terjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta pengabaian yang mencolok terhadap Piagam PBB.

Ia menyoroti berbagai konflik yang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Gaza hingga Ukraina, dari kawasan Sahel hingga Myanmar, serta di Venezuela dan sejumlah tempat lainnya. Menurut Guterres, dalam situasi-situasi tersebut, hukum internasional diperlakukan seperti menu yang bisa dipilih sesuka hati.

Guterres menyatakan bahwa banyak negara melanggar hukum internasional tanpa rasa takut akan konsekuensi. Pelanggaran tersebut mencakup penggunaan kekuatan secara ilegal, penyerangan terhadap infrastruktur sipil, pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia, pengembangan senjata nuklir secara ilegal, perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional, serta penolakan terhadap bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa.

Ia memperingatkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut menciptakan preseden berbahaya karena mendorong negara lain untuk bertindak berdasarkan keinginan sendiri, bukan berdasarkan kewajiban mereka menurut hukum internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Guterres menekankan peran unik DK PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Ia menyatakan bahwa di tengah banyaknya inisiatif global, Dewan Keamanan memiliki kewenangan khusus yang diamanatkan oleh Piagam PBB untuk bertindak atas nama seluruh negara anggota dalam isu perdamaian dan keamanan.

"DK adalah satu-satunya badan yang mengadopsi keputusan yang mengikat semua negara," kata Guterres.

Ia menegaskan bahwa tidak ada badan lain atau koalisi ad hoc yang secara hukum dapat mewajibkan seluruh negara anggota untuk mematuhi keputusan terkait perdamaian dan keamanan.

Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa hanya DK yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan penggunaan kekuatan berdasarkan hukum internasional sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Menurutnya, tanggung jawab DK bersifat unik dan kewajibannya bersifat universal, sehingga reformasi terhadap badan tersebut menjadi suatu keharusan.

Guterres juga menekankan pentingnya memastikan akuntabilitas dan mengakhiri impunitas. Ia menyerukan dukungan terhadap sistem peradilan internasional dan menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sebagai lembaga utama dalam sistem peradilan pidana internasional harus dapat beroperasi secara independen.

"Tidak akan ada perdamaian yang berkelanjutan dan adil tanpa akuntabilitas," imbuhnya.

Peringatan Sekjen PBB tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan hukum internasional dan menegaskan bahwa kekuasaannya sebagai presiden hanya dibatasi oleh moralitas pribadinya sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam sebuah wawancara dengan surat kabar New York Times pada awal Januari 2026.

Dalam wawancara itu, Trump mengatakan bahwa satu-satunya pembatas atas kekuasaannya sebagai presiden AS adalah "moralitas saya sendiri, pikiran saya sendiri." Menurutnya, hal tersebut merupakan satu-satunya faktor yang dapat menghentikannya dalam mengambil keputusan.

"Itu satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya," ujar Trump seraya menambahkan bahwa dirinya tidak berniat untuk menyakiti siapa pun.

Ketika ditanya apakah pemerintahannya perlu mematuhi hukum internasional, Trump menjawab, "Saya mematuhi," namun kemudian menekankan bahwa hal tersebut bergantung pada definisi hukum internasional itu sendiri.

Wawancara dilakukan di tengah langkah pemerintahan Trump yang tengah mengkaji "berbagai opsi" untuk mendapatkan kendali atas Greenland. Dalam konteks itu, Trump menekankan pentingnya kepemilikan wilayah. Menurutnya, kepemilikan memiliki nilai psikologis yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

"Kepemilikan itu sangat penting," tutur Trump.

Ia menyatakan bahwa kepemilikan memberikan sesuatu yang tidak bisa diperoleh hanya melalui sewa atau perjanjian. Menurutnya, kepemilikan menghadirkan unsur dan keuntungan yang tidak bisa didapatkan hanya dengan menandatangani sebuah dokumen.

Trump menepis kekhawatiran bahwa keputusannya untuk menggulingkan Nicolas Maduro dari posisi presiden Venezuela dapat menjadi preseden bagi kemungkinan pengambilalihan Taiwan oleh China atau upaya Rusia untuk menguasai Ukraina.

Dalam membenarkan serangan AS terhadap Venezuela, Trump kembali mengulangi klaim kontroversialnya bahwa Maduro diduga telah mengirim anggota geng ke wilayah AS. Ia menyebut hal tersebut sebagai ancaman nyata bagi negaranya.

Ia membandingkan situasi tersebut dengan negara lain, dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang berbondong-bondong masuk ke China, tidak ada narkoba yang mengalir ke China, dan tidak terjadi hal-hal buruk seperti yang menurutnya dialami AS.

Trump juga menyatakan bahwa dirinya tidak percaya Presiden China Xi Jinping akan mengambil alih Taiwan. Kepada New York Times, Trump mengatakan bahwa keputusan tersebut memang sepenuhnya bergantung pada Xi, namun ia mengaku telah menyampaikan bahwa dirinya akan sangat tidak senang jika hal itu terjadi dan berharap Xi tidak melakukannya.

Dalam hal lain, Trump tidak terlalu mengkhawatirkan perjanjian pengendalian senjata terakhir antara AS dan Rusia yang dijadwalkan berakhir bulan depan. Menurutnya, jika perjanjian tersebut berakhir maka pemerintahannya akan membuat kesepakatan yang lebih baik.

"Jika berakhir, ya berakhir saja," kata Trump.

Ia menuturkan bahwa China seharusnya dilibatkan dalam perjanjian pengendalian senjata di masa depan, serta menyebut pentingnya melibatkan beberapa pihak lain dalam kesepakatan semacam itu.