Apa Itu Dewan Perdamaian Gaza yang Dibentuk Trump?

Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, seiring kesepakatan perdamaian Gaza yang dicapai pada Oktober 2025 telah memasuki fase kedua. Tahap ini berfokus pada agenda demiliterisasi dan rekonstruksi penuh wilayah tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pemimpin dunia dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung dengan dewan yang diusulkan Trump, dikutip dari laman Xinhua, Selasa (20/1/2026).

Namun, piagam dewan yang dilampirkan dalam surat undangan dan diperoleh sejumlah media, tidak secara spesifik menyebut Gaza. Sebaliknya, dokumen itu memaparkan visi yang lebih luas: sebuah badan internasional yang dikendalikan Amerika Serikat untuk membantu menyelesaikan konflik dan perang di berbagai belahan dunia, peran yang selama puluhan tahun dijalankan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Apakah Dewan Terbatas pada Gaza?

Trump sebelumnya mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebagai bagian dari rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza. Dalam kerangka kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025, dewan ini dimaksudkan untuk mendukung stabilitas, tata kelola, demiliterisasi, dan rekonstruksi Gaza pada fase kedua implementasi kesepakatan.

Namun, piagam yang kini beredar tidak menyebutkan Gaza secara eksplisit. Dokumen tersebut menggambarkan Dewan Perdamaian Gaza sebagai “organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.”

Menurut laporan The Times of Israel, mandat dewan itu sejatinya telah disetujui Dewan Keamanan PBB pada November lalu, dengan cakupan terbatas pada Gaza hingga akhir 2027. Surat kabar tersebut mempublikasikan dan memverifikasi teks lengkap bab dewan tersebut pada akhir pekan lalu.

Peran Trump dalam Dewan

Piagam memberikan kewenangan luas kepada Trump, yang akan menjabat sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian Gaza sekaligus perwakilan Amerika Serikat. Keanggotaan ditentukan berdasarkan undangan ketua, yang memiliki wewenang utama atas masa jabatan, perpanjangan, dan pemberhentian anggota.

Meski keputusan diambil melalui pemungutan suara mayoritas negara anggota, seluruh hasil tetap memerlukan persetujuan ketua. Ketua berhak memberikan suara penentu jika terjadi hasil imbang, serta memiliki kewenangan eksklusif untuk membentuk, mengubah, atau membubarkan entitas anak, menunjuk pengganti, dan menjadi otoritas terakhir dalam menafsirkan serta menerapkan piagam.

Dewan Perdamaian Gaza juga akan memiliki stempel resmi yang penggunaannya tunduk pada persetujuan ketua.

Untuk menjalankan visi dewan, sebuah komite eksekutif dibentuk. Gedung Putih menyatakan bahwa komite tersebut mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, di antara tokoh lainnya. Setiap anggota komite akan mengawasi portofolio yang mencakup tata kelola, diplomasi, dan rekonstruksi.

Namun, Israel menyatakan keberatan, menilai pembentukan komite tersebut “tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan Israel,” tanpa merinci poin-poin ketidaksepakatan.

Piagam menyatakan bahwa dewan mulai berlaku setelah tiga negara menyatakan persetujuan untuk terikat. Negara anggota akan menjabat maksimal tiga tahun. Namun, negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama berlakunya piagam akan memperoleh status keanggotaan tetap.

Setiap negara memiliki satu suara, tetapi seluruh keputusan tetap memerlukan persetujuan ketua. Negara dapat mengundurkan diri kapan saja dan dapat dikeluarkan oleh ketua, kecuali dua pertiga anggota memveto keputusan tersebut.

Piagam tidak merinci secara jelas mekanisme penggunaan dana. Dokumen itu hanya menyebutkan bahwa pendanaan berasal dari “pendanaan sukarela.”

Menurut Associated Press (AP), Hongaria dan Vietnam telah menerima undangan untuk bergabung, mengutip pernyataan kementerian luar negeri masing-masing. Reuters melaporkan undangan telah dikirimkan kepada sekitar 60 negara.

Respons Global

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump dipandang memiliki ambisi mandat yang jauh melampaui Gaza, dengan potensi menyaingi PBB. AP menilai langkah ini dapat menjadi perubahan besar dalam tatanan internasional pasca-Perang Dunia II.

“Ini adalah ‘Perserikatan Bangsa-Bangsa versi Trump’ yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar piagam PBB,” ujar seorang diplomat kepada Reuters. Tiga diplomat Barat lainnya menyatakan kekhawatiran bahwa inisiatif ini berpotensi melemahkan PBB.

Menanggapi pertanyaan soal piagam Dewan Perdamaian, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Guterres “percaya bahwa negara-negara anggota bebas untuk berasosiasi dalam berbagai kelompok.” Wakil juru bicara PBB Farhan Haq menegaskan, “Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melanjutkan pekerjaan yang diamanatkan.”

Di pihak Palestina, Gerakan Jihad Islam menyatakan penolakan terhadap Dewan Perdamaian Gaza, dengan alasan lembaga itu sejalan dengan kepentingan Israel dan mengancam implementasi gencatan senjata.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan Dewan Perdamaian Gaza—bersama komite teknokrat Palestina yang diumumkan sebelumnya dan dewan yang dibentuk di Kairo oleh Mesir, Qatar, dan Turki—merupakan bagian dari rencana AS untuk mengakhiri konflik. Ia menegaskan urusan internal Palestina harus tetap berada “di tangan badan Palestina yang independen,” sembari menegaskan komitmen Hamas untuk mencegah pertempuran baru dan memfasilitasi rekonstruksi.

Analis politik berbasis di Gaza, Ahed Ferwana, menilai Dewan Perdamaian Gaza muncul dalam kerangka internasional yang lebih menekankan manajemen krisis ketimbang penyelesaian isu inti seperti pengakhiran pendudukan dan pemenuhan hak-hak Palestina. Menurutnya, ketiadaan jaminan gencatan senjata permanen terus memicu ketidakpercayaan publik Palestina terhadap efektivitas dewan tersebut.

Sejumlah pertanyaan juga muncul terkait pendanaan dan transparansi. Para analis menyoroti minimnya detail dalam piagam tentang penggunaan dana. The Atlantic menilai kurangnya kejelasan ini berpotensi membuat para pemimpin dunia ragu mengenai tujuan akhir kontribusi finansial mereka.

Selain itu, struktur keanggotaan turut menuai sorotan. Di luar syarat kontribusi besar untuk keanggotaan tetap, piagam memberikan kewenangan luas kepada ketua dalam menentukan undangan dan perpanjangan keanggotaan. Hal ini memperkuat kekhawatiran para kritikus mengenai konsentrasi kekuasaan dan lemahnya mekanisme pengawasan.