China Perketat Kampanye Antikorupsi, Rekor 65 Pejabat Senior Ditahan pada 2025

Liputan6.com, Beijing - Partai Komunis China (PKC) memberi sinyal pengetatan lanjutan kampanye antikorupsi Presiden Xi Jinping setelah mencatat rekor penahanan 65 pejabat senior sepanjang 2025, angka tertinggi sejak operasi besar-besaran itu diluncurkan lebih dari satu dekade lalu.

Data yang dirilis Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, tercatat 58 pejabat senior ditahan, sementara jumlah tersebut terus meningkat dari 18 kasus pada 2020, menjadi 25 pada 2021, 32 pada 2022, dan 45 pada 2023.

Tren ini menegaskan perluasan cakupan penindakan di jantung sistem politik, keuangan, dan militer China, dikutip dari laman Daily Mirror, Rabu (14/1/2026).

Dalam editorial halaman depan, surat kabar resmi partai People’s Daily menyebut kampanye antikorupsi sebagai bagian penting dari “reformasi diri” PKC dan kunci untuk mempertahankan kekuasaan jangka panjang. Partai juga mengingatkan para kader agar mematuhi disiplin ketat di tengah pengawasan penegakan hukum yang disebut akan berlangsung terus-menerus.

People’s Daily menegaskan bahwa PKC akan mempertahankan “momentum antikorupsi bertekanan tinggi” dan memperketat standar disiplin dari waktu ke waktu. Editorial itu mengutip pidato Xi Jinping yang baru dipublikasikan di majalah partai Qiushi, yang menyatakan tidak boleh ada ilusi, kelengahan, atau harapan akan pelonggaran kampanye.

Pada 25 Desember lalu, Xi kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan perang melawan korupsi dalam pertemuan Politbiro. Dalam forum tersebut, CCDI menyepakati langkah untuk “secara tegas mendorong perjuangan antikorupsi tanpa jeda dan tanpa kompromi.” Lembaga itu juga menegaskan akan memperdalam pendekatan menyeluruh guna menangani gejala sekaligus akar persoalan korupsi.

Sidang pleno kelima CCDI dijadwalkan berlangsung pada 12–14 Januari, dan diperkirakan akan menetapkan prioritas pengawasan serta penegakan hukum antikorupsi untuk tahun 2026.

Lonjakan kasus korupsi ini mencerminkan tekad Beijing memperketat kendali politik di tengah perlambatan ekonomi, meningkatnya tantangan kebijakan domestik, dan tekanan geopolitik eksternal. Pejabat yang terjerat berasal dari berbagai sektor, mulai dari pimpinan provinsi, kementerian pusat, perusahaan milik negara, universitas elite, hingga sektor keuangan.

Penahanan mantan kepala regulator sekuritas Yi Huiman menjadi salah satu kasus yang paling menyita perhatian, memicu kekhawatiran di pasar keuangan yang tengah bergulat dengan lemahnya kepercayaan investor.

Militer juga tidak luput dari pembersihan besar-besaran. Sejumlah pimpinan militer senior diberhentikan, termasuk mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat He Weidong, mencerminkan kekhawatiran Beijing terhadap praktik korupsi di tubuh angkatan bersenjata di tengah percepatan modernisasi militer.

Xi Jinping berulang kali menyebut korupsi sebagai ancaman eksistensial terbesar bagi Partai.

Sidang pleno CCDI pada pertengahan Januari mendatang diperkirakan akan semakin memperketat standar kepatuhan serta mengintegrasikan penegakan antikorupsi lebih dalam ke dalam tata kelola pemerintahan.

Meski memperkuat otoritas pusat dan citra disiplin internal, kampanye ini sekaligus menyingkap kuatnya persoalan struktural korupsi di lembaga-lembaga kunci negara. Skala dan kecepatan penindakan menunjukkan bahwa Beijing memandang korupsi bukan sekadar masalah lama yang belum tuntas, melainkan tantangan yang justru semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir.