Qatar Peringatkan Gaza Terancam Terjebak dalam Situasi Mematikan Tanpa Perang dan Damai

Liputan6.com, Doha - Seorang diplomat senior Qatar memperingatkan bahwa Gaza berisiko terjebak dalam situasi berbahaya tanpa arah, di mana gencatan senjata hanya berlaku di atas kertas, sementara kekerasan dan pembunuhan terus berlanjut. Ia menegaskan pentingnya kemajuan cepat dalam pembentukan pasukan keamanan internasional dan pemerintahan baru untuk membuka jalan bagi penarikan penuh pasukan Israel.

"Kami tidak ingin sampai pada situasi tanpa perang, namun juga tanpa damai," kata Majed al-Ansari, penasihat perdana menteri Qatar sekaligus juru bicara kementerian luar negeri seperti dilansir The Guardian.

Pada hari Selasa (1/11/2025), serangan udara Israel menewaskan lebih dari 100 warga Palestina, sedikitnya 66 di antaranya perempuan dan anak-anak, dalam hari paling mematikan sejak Donald Trump menyatakan perang telah berakhir. Israel menyebut pengeboman itu sebagai balasan atas serangan di Rafah yang menewaskan seorang tentaranya yang sedang melakukan penghancuran bangunan di wilayah tersebut.

Perjanjian gencatan senjata menyerukan pembentukan pasukan internasional untuk mengamankan Gaza, mengurangi risiko kekerasan kembali pecah dalam waktu dekat, serta membuka jalan bagi demiliterisasi Hamas dan penarikan penuh pasukan Israel, yang hingga kini masih menduduki lebih dari separuh wilayah Gaza.

Ansari menegaskan bahwa pengerahan cepat pasukan internasional dan pembentukan pemerintahan Palestina baru sangat penting agar jeda rapuh ini dapat berubah menjadi perdamaian yang berkelanjutan.

"Komunitas internasional perlu turun tangan, menilai kerusakan, mulai bekerja pada rekonstruksi, dan secara resmi menjaga perdamaian," tegasnya. "Langkah inilah yang akan benar-benar mengubah situasi dari masa perang menuju masa setelahnya."

Rencana 20 poin untuk masa depan Gaza yang menjadi dasar gencatan senjata tidak mencantumkan rincian penting, seperti mandat dan keanggotaan pasukan internasional. Qatar dan sekutunya di kawasan menginginkan agar pasukan tersebut beroperasi di bawah mandat PBB, sesuatu yang menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio sedang dipertimbangkan oleh Washington.

"Kami sangat berharap, resolusi Dewan Keamanan dan mandat bagi pemerintahan serta pasukan internasional di Gaza dapat disetujui, dengan demikian situasi akan bisa distabilkan," ungkap Ansari. "Pada prinsipnya, banyak negara di kawasan maupun di luar kawasan telah menyatakan kesediaannya untuk terlibat, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan mandat yang jelas dan konkret."

Merumuskan misi internasional adalah proses diplomatik yang rumit dan biasanya memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan — waktu yang mungkin tidak dimiliki Gaza. Gencatan senjata saat ini berada di bawah tekanan setiap hari, dengan kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran.

"Masih banyak tantangan sebelum kami bisa menyelesaikan tahap pertama perjanjian ini," ujar Ansari. "Termasuk kesulitan mengevakuasi jenazah para sandera yang tewas dan memastikan identitas mereka, serta pelanggaran yang terus menimbulkan korban di pihak warga Palestina setiap hari akibat tindakan tentara Israel."

Ansari menekankan bahwa komitmen pemerintahan Trump sangat penting bagi keberhasilan gencatan senjata di Gaza. 

"Satu-satunya hal yang selalu menentukan keberhasilan gencatan senjata adalah keterlibatan AS," ungkap Ansari.

Ia menambahkan, hal itu berlaku bagi tiga kesepakatan gencatan senjata yang pernah tercapai sejak 7 Oktober 2023.

Trump memuji kesepakatan yang ia buat sebagai "perjanjian bersejarah", meski rancangan serupa sebenarnya sudah dibahas selama lebih dari setahun. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan menolak kesepakatan hampir sama pada April 2024 demi menjaga stabilitas pemerintahan koalisinya, yang berisi partai-partai sayap kanan yang keras menolak penghentian perang.

Ansari mengungkapkan bahwa upaya mencapai kesepakatan seperti ini sudah berkali-kali nyaris berhasil, namun selalu gagal di detik terakhir, sehingga menimbulkan frustrasi dan kelelahan di antara para negosiator.

Ia menambahkan, kepala tim negosiator Qatar hampir tidak pernah beristirahat sejak 7 Oktober 2023. Tekanan luar biasa dalam proses itu bahkan membuat beberapa rekannya jatuh sakit, bahkan harus dirawat di rumah sakit.

Pada bulan September, tekanan terhadap tim negosiator Qatar mencapai puncaknya ketika Israel menembakkan rudal ke sebuah pertemuan di Doha yang dihadiri oleh pejabat Hamas untuk membahas proposal gencatan senjata AS.

Serangan itu menewaskan seorang warga negara Qatar dan lima anggota Hamas. Peristiwa tersebut terjadi pada pekan ketika para mediator yakin sedang membuat kemajuan. Qatar sendiri telah memberitahu Israel dan AS bahwa Hamas akan menggelar pertemuan untuk membahas proposal terbaru dari Trump.

Ansari menggarisbawahi bahwa meski rudal itu menargetkan para pemimpin Hamas, waktu serangan menunjukkan bahwa upaya diplomatik Qatar juga menjadi sasaran.

"Serangan itu dirancang untuk menyingkirkan kami — bukan hanya dari pembicaraan Gaza, tetapi juga dari peran kami sebagai mediator internasional yang dipercaya," kata Ansari. "Pada hari serangan itu saja, kami sedang menangani lebih dari sepuluh proses mediasi."

Serangan tersebut mengancam reputasi diplomatik Qatar yang telah dibangun selama puluhan tahun sebagai tempat aman dan netral bagi pihak-pihak yang bermusuhan untuk bertemu.

Ansari menceritakan bahwa ia mendengar dan merasakan langsung ledakan di kawasan perumahan yang dipenuhi kedutaan besar, sekolah internasional, dan dekat universitas tempat putrinya belajar. Saat tanah bergetar, pikirannya hanya terfokus pada satu hal: apakah putrinya selamat.

"Ini bukan serangan yang bisa kami abaikan lalu melanjutkan pekerjaan seperti biasa," katanya.

Qatar, yang memiliki hampir dua dekade pengalaman memediasi antara Israel dan Hamas, kemudian menegaskan kepada AS saat itu bahwa negosiasi mengenai Gaza akan dihentikan sementara sampai negara itu mendapat jaminan serius bahwa Israel tidak akan lagi menyerang wilayahnya.

Trump kemudian menegaskan keinginannya untuk mengakhiri pertempuran di Gaza — kemungkinan dengan ambisi meraih Nobel Perdamaian yang secara terbuka ia dambakan — dan memaksa Netanyahu untuk meminta maaf kepada Qatar, baik secara pribadi maupun di depan publik.

Setelah itu, pembicaraan gencatan senjata kembali dilanjutkan, dengan diplomat Qatar berfokus pada tiga tujuan utama dalam membantu pihak-pihak yang bertikai menyepakati rencana 20 poin yang menjadi dasar perjanjian tersebut.

"Tujuan pertama adalah mengakhiri perang dan menghentikan pertumpahan darah. Kedua, memastikan tidak ada aneksasi atau pendudukan akibat situasi di lapangan. Dan ketiga, memastikan tidak ada pengusiran warga Palestina dari Gaza," jelas Ansari. "Ketiga hal itu telah kami pastikan tercantum dalam dokumen final."