Sanae Takaichi Cetak Sejarah Sebagai PM Perempuan Pertama Jepang, Susunan Kabinetnya Jadi Sorotan

Liputan6.com, Tokyo - Sanae Takaichi mencatat sejarah pada hari Selasa (21/10/2025) ketika ia menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang. Namun, hanya beberapa jam setelah ia terpilih oleh anggota parlemen, tampak jelas bahwa keterwakilan perempuan di dunia politik Jepang masih akan tetap rendah, karena ia hanya menunjuk dua perempuan dalam kabinetnya.

Takaichi sebelumnya berjanji akan menghadirkan tingkat keterwakilan perempuan dalam pemerintahannya yang sebanding dengan negara-negara seperti Islandia, Finlandia, dan Norwegia.

Satsuki Katayama, yang menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai menteri keuangan, bergabung dengan Kimi Onoda yang ditunjuk sebagai menteri keamanan ekonomi dalam kabinet Takaichi yang beranggotakan 19 orang. Demikian seperti dilansir The Guardian.

Enam dari 11 anggota kabinet Islandia adalah perempuan, termasuk perdana menterinya, Kristrun Frostadottir, sementara di Finlandia, perempuan menduduki 11 dari 19 posisi kabinet.

Pendahulu langsung Takaichi, Shigeru Ishiba, juga menunjuk dua perempuan dalam kabinetnya, sedangkan rekor tertinggi sebelumnya adalah lima perempuan di bawah pemerintahan pendahulunya, Fumio Kishida.

Takaichi, seorang ultrakonservatif yang partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP), berkoalisi dengan partai kecil yang sejalan dengan pandangannya yang keras soal pertahanan dan pandangan revisi atas sejarah masa perang, menyatakan bahwa ia ingin meningkatkan kesadaran tentang kesehatan perempuan dan pernah berbicara mengenai pengalamannya sendiri menghadapi menopause.

Namun, seperti pahlawan politiknya Margaret Thatcher, Takaichi akan tetap berpegang pada nilai-nilai sosial konservatif yang membuatnya populer di kalangan anggota parlemen serta anggota akar rumput di sayap kanan LDP saat ia mencalonkan diri sebagai pemimpin partai bulan ini.

Ia menentang revisi undang-undang Abad ke-19 yang mewajibkan pasangan menikah menggunakan nama keluarga yang sama. Takaichi berpendapat bahwa mengizinkan perempuan untuk tetap memakai nama keluarga asal mereka setelah menikah akan mengikis nilai-nilai keluarga tradisional karena ia meyakini satu nama keluarga bagi seluruh anggota keluarga merupakan simbol kesatuan dan bagian penting dari tatanan sosial Jepang. 

Takaichi juga menentang seruan untuk mengubah hukum suksesi agar anggota perempuan keluarga kekaisaran — yang saat ini kekurangan pewaris laki-laki — dapat menjadi kaisar yang berdaulat. Ia pernah menyuarakan penolakannya terhadap diskriminasi terhadap anggota komunitas LGBTQ+, tetapi menentang pernikahan sesama jenis.

"Memiliki perdana menteri perempuan pertama tidak membuat saya bahagia," kata sosiolog Chizuko Ueno di X.

Ueno mengatakan bahwa kepemimpinan Takaichi memang akan meningkatkan peringkat kesetaraan gender Jepang, namun menambahkan bahwa itu tidak berarti politik Jepang akan menjadi lebih ramah terhadap perempuan.

Sementara itu, sebagian pihak optimistis bahwa penunjukan Takaichi akan menurunkan hambatan psikologis bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik.

"Ada makna besar dalam terpilihnya Takaichi sebagai perdana menteri, dengan dampak yang lebih luas bagi masyarakat," kata Naomi Koshi, yang pada tahun 2012 menjadi wali kota perempuan termuda di Jepang pada usia 36 tahun, kepada kantor berita Kyodo.

Takaichi menghadapi keterbatasan dalam menunjuk perempuan ke kabinetnya karena jumlah anggota parlemen perempuan di Jepang masih relatif sedikit. Meskipun dalam pemilu majelis rendah tahun lalu tercatat rekor 73 perempuan terpilih, mereka tetap hanya mencakup 15,7 persen dari total 465 anggota majelis. 

Menurut Indeks Kesenjangan Gender Dunia 2025 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia, Jepang menempati peringkat ke-118 dari 148 negara.