Akademisi Indonesia di Inggris Kecam Kekerasan Aparat dalam Aksi Demo

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah akademisi Indonesia yang berdomisili di Inggris mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah di Indonesia sejak 25 Agustus 2025.

Dalam pernyataan sikapnya, para akademisi menyampaikan duka cita atas meninggalnya sedikitnya 10 warga sipil akibat kekerasan yang terjadi, baik dari aparat maupun elemen masyarakat lain yang tidak bertanggung jawab.

Mereka menilai peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang mengancam keutuhan bangsa.

"Sebagai akademisi Indonesia yang berdomisili di Inggris, kami berduka atas meninggalnya warga sipil yang tidak berdosa dan mengecam dengan tegas kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap demonstrasi masyarakat sipil hari ini. Kekerasan polisi, meninggalnya warga sipil dalam unjuk rasa damai, dan kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia adalah tragedi kemanusiaan yang bisa berdampak buruk pada keutuhan bangsa," demikian bunyi pernyataan tersebut dalam rilis yang diterima Liputan6.com pada Rabu (3/9/2025).

"UUD 1945 telah menggariskan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagai hak asasi warga negara Indonesia, yang tidak sepatutnya direspons dengan kekerasan. Tugas negara adalah menjaga hak tersebut dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia."

Pihak akademisi Indonesia ini juga melihat masalah yang terjadi di Indonesia hari ini bersifat multi-sektoral. Mereka menilai, apa yang terjadi menjadi tuntutan masyarakat sipil Indonesia hari ini berakar dari masalah dari kebijakan pemerintah hari ini.

"Kami melihat bahwa tuntutan masyarakat sipil yang turun ke jalan semestinya direspons secara konstruktif oleh pemerintah dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan kekerasan terhadap warga sipil."

"Sebagai warga Indonesia yang tinggal di Inggris Raya, kami bersepakat dengan elemen masyarakat sipil dan gerakan rakyat yang menuntut perubahan kebijakan yang signifikan, disertai dengan akuntabilitas dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif negara, beserta seluruh aparatur pemerintahan di semua tingkatan."

Berikut ini poin-poin pihak Akademisi Indonesia di Inggris yang menyatakan sikapnya terkait situasi sosial dan politik Indonesia hari ini:

1. Kami mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindak penghakiman sepihak terhadap pengunjuk rasa baik oleh aparat negara maupun elemen masyarakat yang tidak bertanggungjawab di Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain. Kami mendesak pihak yang bertanggung jawab, terutama pejabat-pejabat kepolisian terkait, untuk bertanggung jawab, minimal dengan mengundurkan diri. Kami juga mendorong reformasi sektor keamanan dan kepolisian secara menyeluruh untuk memastikan aparat kepolisian dan institusi keamanan kita melaksanakan kerja secara profesional.

2. Kami mendesak Presiden untuk segera melakukan pergantian (reshuffle) dan perampingan kabinet secara menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kami mendesak Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang gagal, tidak kompeten, memiliki konflik kepentingan dengan bisnis dan relasi politik, atau yang tersangkut kasus korupsi. Kami terutama menyoroti kinerja menteri dan kepala lembaga yang terkait dengan pengambilan kebijakan ekonomi, keuangan, agraria, kesejahteraan sosial, serta keamanan dan kepolisian untuk evaluasi lebih jauh.

3. Kami menuntut reformasi total pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR harus lebih transparan dan terbuka terhadap audit. Selain itu, DPR harus menghentikan pengesahan kebijakan yang justru menambah kesenjangan sosial-ekonomi dan membebani rakyat. Secara khusus, kami meminta agar DPR meninjau ulang remunerasi yang tidak proporsional yang sangat jauh dari gaji minimum masyarakat, dengan patokan yang proporsional terhadap PDB Per Kapita Indonesia.

4. Kami menuntut pemerintah untuk secara serius menanggapi tuntutan rakyat dengan berfokus pada akar permasalahan dari tuntutan masyarakat hari ini, yakni ketimpangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang rendah. Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja transportasi daring, pekerja rumah tangga, masyarakat adat, Salah satunya, secara konkret, kami meminta agar pemerintah memperhatikan dan segera menanggapi secara serius tuntutan buruh dalam demonstrasi hari Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir elit yang memperkaya diri sendiri di saat masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.

5. Kami mengecam keras praktik pembagian jabatan sebagai imbalan politik baik di BUMN maupun lembaga negara. Praktek ini tidak hanya merusak profesionalisme, tetapi juga menjadi alat untuk membeli dukungan politik dan mengabaikan kompetensi. Kami menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik ini dan hanya menempatkan individu yang profesional dan berintegritas di posisi-posisi strategis, demi tata kelola yang bersih dan akuntabel.

6. Kami menyerukan pada para akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperhatikan secara serius persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat akibat kebijakan pemerintah, alih-alih merapat pada kekuasaan. Para tokoh masyarakat, intelektual dan terutama pemuka agama adalah penyangga keutuhan bangsa dan memiliki peran vital untuk mendampingi mendampingi dan membela masyarakat, bukan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah tanpa kritik.