Trump Jatuhkan Sanksi Pejabat ICC yang Targetkan AS dan Israel

Liputan6.com, Washington, DC - Pemerintahan Donald Trump kembali meningkatkan tekanannya terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan menjatuhkan sanksi pada empat pejabat ICC yang terlibat dalam penyelidikan dugaan kejahatan perang oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Dalam pernyataan pada Rabu (20/8/2025), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi kepada Kimberly Prost (Kanada), Nicolas Guillou (Prancis), Nazhat Shameem Khan (Fiji), dan Mame Mandiaye Niang (Senegal) atas peran mereka di ICC dalam menyelidiki, menangkap, menahan, atau mengadili warga negara AS maupun Israel tanpa persetujuan kedua negara tersebut. Demikian seperti dilansir CNN.

Sanksi didasarkan pada perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump pada Februari, yang membuka jalan bagi tindakan hukuman, termasuk larangan masuk, terhadap personel ICC atas dugaan tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan AS serta sekutu dekatnya, Israel. Perintah yang sama sebelumnya telah digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada jaksa utama ICC Karim Khan dan empat hakim lainnya.

Dalam lembar fakta Kementerian Luar Negeri AS disebutkan bahwa Prost, hakim ICC, dijatuhi sanksi karena memutuskan mengizinkan penyelidikan terhadap personel AS di Afghanistan.

Hakim Guillou, ditetapkan untuk dikenai sanksi karena memutuskan mengizinkan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

Wakil Jaksa Shameem Khan dan Niang dikenai sanksi karena dinilai terus mendukung langkah ICC yang dianggap tidak sah terhadap Israel, termasuk mempertahankan surat perintah penangkapan atas Netanyahu dan Gallant sejak mereka memimpin Kantor Kejaksaan ICC.

ICC mengecam langkah pemerintahan Trump, menyebut sanksi tersebut sebagai serangan terang-terangan terhadap lembaga mereka.

"Mahkamah Pidana Internasional menyesalkan pengumuman sanksi baru oleh pemerintah AS," demikian pernyataan resmi ICC.

Mereka menegaskan bahwa sanksi itu merupakan ancaman serius terhadap independensi lembaga peradilan yang imparsial. ICC menekankan komitmennya untuk tetap mendukung para staf serta korban kekejaman luar biasa.

"ICC akan terus menjalankan mandatnya tanpa gentar, sesuai kerangka hukum yang disepakati Negara-Negara Pihak dan tidak akan tunduk pada pembatasan, tekanan, maupun ancaman," lanjut pernyataan ICC.

Pada 21 November 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik Gaza—termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang serta pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi—yang diduga berlangsung sejak Oktober 2023 hingga Mei 2024.

Pada masa jabatan pertamanya di 2020, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang memberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan visa bagi anggota ICC. Langkah itu diambil beberapa bulan setelah pengadilan mengizinkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang oleh pasukan AS dan Afghanistan, serta kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Taliban.

Netanyahu menyambut baik sanksi terbaru AS, menyebutnya sebagai langkah tegas melawan kampanye fitnah terhadap Israel dan IDF, sekaligus demi kebenaran dan keadilan.

Sebaliknya, Prancis mendesak AS mencabut sanksi.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan solidaritas kepada para pejabat ICC yang menjadi sasaran dan menekankan kembali dukungan penuh terhadap ICC serta perannya yang penting dalam memerangi impunitas.