Menlu Sugiono: Persatuan dan Netralitas ASEAN Kunci Hadapi Tantangan Geopolitik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa persatuan dan netralitas menjadi kunci bagi ASEAN untuk tetap relevan di tengah meningkatnya persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi global, dan melemahnya hukum internasional. Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada perayaan Hari ASEAN ke-58 di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

"Memang ada perbedaan, tetapi mari kita beralih dari kesamaan yang kita miliki, dari keyakinan dan idealisme bersama, dan menyelesaikan semua perbedaan melalui diplomasi dan dialog," ujar Menlu Sugiono.

Ia menegaskan bahwa menjaga persatuan adalah prasyarat bagi ASEAN untuk menjadi kekuatan yang solid di kawasan Indo-Pasifik yang dinamis dan penuh tantangan.

Menurut Menlu Sugiono, ASEAN dibangun dari tradisi memilih diplomasi dibanding perpecahan. Sejak lima negara menandatangani Deklarasi ASEAN di Bangkok pada 1967 di tengah ketegangan Perang Dingin, organisasi ini telah berkembang menjadi sepuluh anggota dan akan segera menjadi sebelas dengan bergabungnya Timor-Leste.

"ASEAN memang merupakan pusat integrasi regional, rantai pasokan, dan dialog, serta benar-benar kekuatan penstabil di kawasan Indo-Pasifik yang semakin diperebutkan," ujarnya.

Dengan populasi lebih dari 675 juta jiwa dan PDB gabungan hampir 4 triliun dolar AS, ASEAN kini menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Namun, Menlu Sugiono mengingatkan bahwa ukuran dan skala saja tidak cukup tanpa persatuan dan pemikiran strategis.

"Tahun ini, kita mulai menerapkan Visi ASEAN 2045, dan kita harus memastikan visi ini tidak hanya menjadi aspirasi, tetapi benar-benar terwujud," tegasnya.

Ia menyoroti bahwa saat ini rakyat ASEAN menuntut hasil nyata, bukan sekadar rencana atau deklarasi. Untuk itu, Menlu Sugiono menyerukan seluruh negara anggota agar konsisten mengimplementasikan kesepakatan yang sudah dibuat dengan komitmen penuh dan kemauan politik yang kuat.

Ia juga menekankan pentingnya investasi dalam kapasitas kelembagaan untuk respons krisis, memperkuat kerja sama ekonomi regional, mendorong transformasi digital, dan mengatasi ancaman transnasional seperti perdagangan manusia, perubahan iklim, serta tantangan keamanan lainnya.

Bagi Sugiono, menjaga sentralitas ASEAN bukanlah sekadar slogan, melainkan prinsip operasional yang harus dipegang teguh.

"Kekuatan kita terletak pada independensi dan kredibilitas kita sebagai aktor yang netral, inklusif, dan konsisten di kawasan ini," ucapnya. Prinsip-prinsip inti dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, seperti penyelesaian sengketa secara damai, non-intervensi, dan saling menghormati, menurutnya harus ditegakkan tanpa kompromi.

Ia juga menegaskan bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk di Laut Cina Selatan, harus menjadi prioritas bersama. Dalam hal ini, Indonesia menyerukan penyelesaian Kode Etik (Code of Conduct) sesegera mungkin sesuai hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, untuk mendorong keterlibatan konstruktif dan menghindari eskalasi ketegangan.

Menlu Sugiono menambahkan bahwa stabilitas bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Di tengah proteksionisme dan fragmentasi ekonomi yang kian meningkat, ia mendorong ASEAN memperdalam integrasi regional dan memastikan pertumbuhan yang inklusif. "Stabilitas regional harus menjadi fondasi untuk memajukan ketahanan pangan, transisi energi yang adil, rantai pasokan yang tangguh, dan konektivitas digital yang lebih baik," jelasnya.