Demi Pulihkan Angka Kelahiran, Italia Beri Bonus Rp19,2 Juta Per Anak Baru Lahir dan Adopsi di 2025

Liputan6.com, Roma - Institut Jaminan Sosial Nasional Italia pada Senin (14/4) meluncurkan proses formal bagi para keluarga untuk mengakses tunjangan bebas pajak sebesar 1.000 euro (sekitar Rp19,2 juta) untuk setiap anak yang lahir atau diadopsi pada 2025.

Xinhua yang dikutip Sabtu (19/4/2025) menyebut bahwa inisiatif baby bonus atau bonus bayi Italia yang baru diluncurkan pada Senin (14/4) menandai langkah terbaru dalam upaya berkelanjutan negara itu untuk memulihkan angka kelahiran yang menurun.

Bonus ini akan diberikan kepada warga negara Italia serta warga negara anggota Uni Eropa (UE) lainnya dan warga negara non-UE yang memiliki izin tinggal jangka panjang yang sah di Italia. 

Anggaran yang dialokasikan untuk "bonus bayi" itu ditetapkan sebesar 330 juta euro atau sekitar Rp6,3 triliun untuk 2025, dengan rencana kenaikan pendanaan menjadi 360 juta euro berkisar Rp6,9 triliun pada 2026.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa meningkatkan angka kelahiran merupakan salah satu prioritas utama pemerintah.

Sebelumnya, Institut Statistik Nasional Italia pada bulan Maret lalu telah melaporkan bahwa tingkat kesuburan negara tersebut pada 2024 turun ke rekor terendah 1,18 anak per wanita, merosot dari rekor sebelumnya yaitu 1,19 yang ditetapkan pada 1995. Kedua angka itu masih jauh di bawah replacement rate (tingkat penggantian) 2,1 yang dibutuhkan guna mempertahankan kestabilan populasi.

Pada 2018 lalu. pemerintah Italia tercatat pernah menawarkan tanah gratis untuk orang tua yang memiliki anak ketiga.

Melansir New York Post  edisi 2018, disebutkan bahwa kebijakan pemerintah Italia tersebut dikeluarkan untuk menaikkan tingkat kelahirannya. Pemerintah setempat bahkan dikabarkan mempertimbangkan insentif berupa lahan pertanian gratis untuk orang tua yang memiliki anak ketiga.

Insentif tersebut ditambahkan ke dalam rancangan anggaran terbaru Italia saat itu, dan memberikan sepotong lahan pertanian yang telah dimiliki negara kepada mereka yang memiliki anak ketiga antara 2019 dan 2021.