China Alami Perlambatan Ekonomi, Inflasi hingga Angka Pengangguran Jadi Penyebabnya

Liputan6.com, Beijing - Langkah-langkah yang diambil oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah membantu menempatkan perekonomian China menjadi salah satu yang terdepan.

Namun, setelah bertahun-tahun mendominasi rantai pasokan global, kini China menghadapi perlambatan ekonomi.

Dilaporkan bahwa Beijing berupaya menghidupkan kembali perekonomian yang terdampak parah selama pandemi.

Dikutip dari laman Hong Kong Post, Sabtu (23/3/2024) beberapa masalah utama yang dihadapi adalah konsumsi dan produksi yang melambat.

Tak hanya itu tingkat inflasi dan pengangguran yang tinggi, demografi, sektor properti yang sedang lesu, dan lain-lain.

Diperkirakan bahwa real estat China menyumbang antara 25% dan 31% dari keseluruhan perekonomian Tiongkok. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor real estate mengalami perlambatan dan menghadapi berbagai tantangan.

Jatuhnya harga rumah telah menyebabkan beberapa pengembang properti besar, seperti Country Garden dan Evergrande Group, mengalami kesulitan keuangan baru-baru ini, dan membuat banyak pengembang lainnya tidak berdaya dengan utang yang tinggi.

Menghadapi perlambatan ekonomi, pembelian rumah menurun, dan banyak orang tidak mampu membayar hipotek mereka.

Hal ini menyebabkan kekurangan arus kas yang serius bagi pengembang real estat. Para pengembang ini sangat bergantung pada pinjaman bank dan obligasi untuk membiayai akuisisi lahan dan proyek konstruksi mereka.

Lantaran situasi real estate di Tiongkok saat ini, pengembang kini kesulitan membayar kembali pinjaman bank dan utang lainnya.

Untuk menyelamatkan sektor ini dari keterpurukan, pemerintah telah melakukan banyak relaksasi dan pelonggaran pembatasan pembelian properti.

Kota Guangzhou menjadi kota lapis pertama yang mencabut pembatasan pembelian rumah dengan luas lebih dari 120 meter persegi.

Para pejabat memasukkan kebijakan 'jual satu, beli satu' dan 'sewa satu, beli satu'.

Shanghai juga telah menurunkan kriteria kelayakan untuk membeli properti, bahkan bagi penduduk non-hukou. Sesuai peraturan baru yang dikeluarkan pada 30 Januari 2024, siapa pun yang telah membayar pajak jaminan sosial selama lima tahun di Shanghai berhak membeli properti.

Relaksasi baru di sektor properti menunjukkan upaya putus asa Partai Komunis Tiongkok untuk meningkatkan sektor propertinya.