Kemlu RI: Tidak Ada WNI Jadi Korban Kerusuhan di Papua Nugini

Pasukan pertahanan dan polisi telah memasuki Port Moresby Papua Nugini untuk memulihkan ketertiban setelah seharian terjadi kekerasan, penjarahan dan pemogokan. (AP)

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok tentara dan polisi mulai berpatroli di ibu kota Papua Nugini (PNG), Port Moresby, pada Jumat (12/1/2024). Fenomena ini terjadi sehari setelah pemerintah PNG mengumumkan status keadaan darurat sebagai tanggapan terhadap kerusuhan dan kekerasan yang menewaskan sedikitnya 16 orang.

Dilansir The Guardian, Jumat, aksi penjarahan dan kerusuhan di ibu kota negara itu pada Kamis (11/1) terjadi saat ratusan orang turun ke jalan setelah polisi melakukan aksi mogok kerja karena perselisihan gaji.

So many people are rioting on the streets of Port Moresby tonight. This video is from Gerehu in the north of POM, with the warehouse of a major retailer burning down. Paramedics say they're aware of many patients with severe burns and gunshot wounds. Video: Leo Manuai pic.twitter.com/wFrqBVgeEC
— Tim Swanston (@Tim_Swanston) January 10, 2024

Imbas dari kerusuhan, Perdana Menteri PNG James Marape mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari, memberhentikan beberapa pejabat, dan menempatkan lebih dari 1.000 tentara dalam keadaan siaga.

Merespons hal itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui perwakilannya, KBRI Port Moresby, memastikan bahwa sejauh ini tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kerusuhan.

"KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan Kemlu dan Kepolisian PNG untuk pelindungan dan peningkatan keamanan bagi para WNI," ungkap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha melalui pesan yang diterima Liputan6.com, Jumat.

Judha menambahkan, KBRI Port Moresby terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan mengimbau agar mereka selalu berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di kediaman sekiranya tidak ada keperluan yan sangat mendesak.

"Segera hubungi hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan."

Kemlu RI mencatat terdapat 1.317 WNI di PNG.

2 dari 3 halaman

Protes Soal Gaji

Penjarahan dan kerusuhan besar melanda ibu kota Papua Nugini (PNG), Port Moresby. (AFP)

Polisi dan pegawai negeri lainnya melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (10/1) menyusul pemotongan gaji yang kemudian diklaim oleh para pejabat sebagai kesalahan administratif.

Dalam beberapa jam, ribuan orang memadati jalan-jalan, melakukan penjarahan, dengan latar belakang asap dan bangunan yang terbakar.

#PortMoresby #PapuaNewGuinea🇵🇬- Storefront windows seen damaged from looting and rioting at Stop N Shop Harbour City in #Konedobu (📹Shad Bunei) pic.twitter.com/JtaeAFlR5r
— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) January 10, 2024

Selain itu, massa juga mencoba menerobos gerbang di luar kantor perdana menteri.

ABC News melaporkan pada Kamis, sembilan orang tewas dalam kerusuhan di Port Moresby dan tujuh lainnya tewas di Lae, bagian utara negara itu.

3 dari 3 halaman

Wujud Penderitaan Rakyat PNG

Aksi penjarahan dan kerusuhan yang terjadi di Port Moresby, Papua Nugini, Rabu (10/1/2024). (X/@CyclistAnons)

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pada Jumat bahwa situasi di PNG telah membaik dan pemerintah PNG telah meminta sejumlah bantuan kecil dari Canberra.

Di tengah kemerosotan ekonomi di negaranya yang menyebabkan tingkat inflasi dan pengangguran lebih tinggi, PM Marape menghadapi tekanan yang semakin besar. Pihak oposisi telah berupaya untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadapnya.

Para analis mengatakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat telah menyebabkan kerusuhan pada hari Rabu.

"Peristiwa yang terjadi hari ini di Port Moresby merupakan perwujudan ... penderitaan sosial dan ekonomi yang dialami polisi, militer, dan pegawai negeri lainnya di PNG, serta seluruh pekerja dan masyarakat umum," kata analis PNG Think Tank Samson Komati kepada ABC News.