Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB Periode 2024-2026 dengan Suara Terbanyak, Siap Jalankan 3 Prioritas Utama Ini

Liputan6.com, New York - Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2024-2026 dengan perolehan 186 dari keseluruhan 192 suara. Ini merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan di Dewan HAM PBB.

Ini merupakan kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, di mana sebelumnya Indonesia terpilih untuk periode 2006 – 2007, 2007 – 2010, 2011 – 2014, 2015 – 2017, 2020 – 2022, dan saat ini 2024-2026.

"Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang ke-enam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM," pungkas Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers, Rabu (11/10/2023).

1️⃣ Indonesia kembali terpilih jadi anggota Dewan HAM PBB 2024-2026 (10/10)2️⃣ Indonesia peroleh 186 suara dari 192 negara anggota PBB yang hadir.3️⃣ Jadi anggota Dewan HAM, Indonesia usung tema “Inclusive Partnership for Humanity”#inidiplomasi #Indonesiauntukdunia pic.twitter.com/Oc6lPlpuKI

— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) October 10, 2023

Menlu Retno mengatakan bahwa tema keanggotaan Indonesia kali ini adalah "Inclusive Partnership for Humanity", yang menekankan pentingnya kemitraan inklusif.

"Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusian. Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia," sambung Menlu Retno.

Dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, Indonesia juga membawa tiga prioritas utamanya.

Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

"Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang," papar Menlu Retno.

Dalam hal ini, Menlu Retno juga akan mendorong penguatan hukum di Tanah Air yakni implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.

Kedua, jelas Menlu Retno, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan.

"Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), dengan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dengan mekanisme HAM global," sambungnya, seraya mengatakan bahwa kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat.

Ketiga, sambung Menlu Retno, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights.

"Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan," tegasnya.

Hasil penghitungan suara yang mengumumkan Indonesia kembali terpilih menjadi anggota DK PBB diumumkan pada Senin (10/10) pukul 11.30 waktu New York, Amerika Serikat (AS) atau pukul 22.30 WIB.