Sekjen PBB Harap China Bisa Hargai Hak Asasi Manusia Komunitas Uyghur

Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell juga menyambut baik laporan tersebut, dengan mengatakan bahwa dokumen setebal 45 halaman itu menceritakan pelanggaran hak asasi di China yang dapat dianggap sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Laporan tersebut, yang diterbitkan beberapa menit sebelum akhir masa jabatan Bachelet, meminta Beijing untuk segera membebaskan “semua individu yang secara sewenang-wenang dirampas kebebasannya”.

Ia juga meminta China untuk mengklarifikasi keberadaan mereka yang keluarganya tidak dapat menemukan mereka dan melakukan “peninjauan penuh” terhadap undang-undangnya tentang keamanan domestik dan mencabut semua undang-undang yang diskriminatif.

Borrell memberikan penghormatan kepada Bachelet atas "kepemimpinan dan upayanya yang tak kenal lelah dalam membela hak semua orang".

“Seperti yang dinyatakan dalam laporan itu, situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang membutuhkan perhatian mendesak oleh pemerintah China, PBB, khususnya, badan-badan hak asasi manusianya, serta komunitas internasional secara lebih luas,” katanya.

“Uni Eropa bergabung dengan seruan para pakar PBB yang melapor ke Dewan Hak Asasi Manusia untuk memantau, melaporkan, dan menilai situasi hak asasi manusia di China dengan cermat.”

Sementara itu, Inggris mengatakan akan terus bekerja dengan mitra internasional untuk mencoba mengubah tindakan China.

“Laporan itu … memberikan bukti baru tentang tingkat mengerikan upaya China untuk membungkam dan menindas warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss.

“Kami akan terus bertindak dengan mitra internasional untuk membawa perubahan dalam tindakan China, dan segera mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Xinjiang,” kata Truss.

Laporan itu muncul empat tahun setelah Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (UNCERD) mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta orang ditahan di jaringan pusat penahanan di seluruh Xinjiang. Rincian lebih lanjut dari tindakan keras itu muncul ketika orang-orang Uyghur yang berhasil keluar dari China, para akademisi dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh pelanggaran dari sterilisasi paksa hingga pemisahan keluarga dan penghinaan agama.

Orang-orang Uyghur yang diwawancarai oleh kantor berita Reuters di ibu kota Turki, Istanbul, menyatakan kekecewaannya atas laporan terbaru, dengan mengatakan bahwa laporan itu seharusnya melangkah lebih jauh dalam menantang China atas perlakuannya terhadap komunitas mereka di Xinjiang.

Sekitar 50.000 orang Uyghur diperkirakan tinggal di Turki, diaspora Uyghur terbesar di luar Asia Tengah. Orang Turki memiliki ikatan etnis, agama, dan bahasa yang dekat dengan orang Uyghur.