Pilpres Timor Leste Putaran ke-2 Digelar, Duel Sengit Petahana dan Jose Ramos-Horta

Jose Ramos-Horta, presiden Timor Leste dari 2007 hingga 2012, dan Francisco Guterres, telah saling menyalahkan mengenai kelumpuhan politik selama bertahun-tahun.

Pada tahun 2018, Guterres menolak untuk mengambil sumpah sembilan calon Kabinet dari Kongres Nasional Rekonstruksi Timor Timur, yang dikenal sebagai CNRT, sebuah partai yang dipimpin oleh mantan perdana menteri dan pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmao, yang mendukung pencalonan Ramos-Horta sebagai presiden.

Guterres berasal dari Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka, yang dikenal dengan akronim lokal Fretilin, yang telah memimpin perlawanan terhadap pemerintahan Indonesia.

Fretilin mengatakan Ramos-Horta tidak layak menjadi presiden, dan menuduhnya menyebabkan krisis sewaktu menjabat perdana menteri pada 2006. Pada waktu itu puluhan orang terbunuh setelah persaingan politik berubah menjadi konflik terbuka di jalan-jalan di Dili.

Kebuntuan politik terakhir menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Taur Matan Ruak pada Februari 2020. Namun ia setuju untuk tetap menjabat sampai pemerintahan baru terbentuk dan untuk mengawasi respons terhadap pandemi Virus Corona. Pemerintahannya telah beroperasi tanpa anggaran tahunan dan mengandalkan suntikan keuangan bulanan dari simpanan dana negaranya, yang disebut Dana Perminyakan.

Posisi Ramos-Horta yang memimpin di putaran pertama kemungkinan tidak akan melemahkan aliansi yang berkuasa saat ini -- Fretilin, Partai Pembebasan Rakyat atau PLP, dan Khunto -- dalam mendukung Guterres. Partai PLP Ruak dan Partai Khunto yang berbasis di pedesaan, telah secara terbuka berkomitmen untuk melanjutkan aliansi mereka dengan Fretilin hingga pemilihan parlemen 2023 jatuh tempo.

Ramos-Horta, setelah memberikan suaranya di Dili, mengatakan orang-orang terlalu lelah dengan perseteruan politik, yang menurutnya telah menyebabkan pengabaian masalah sosial dan ekonomi serta melonjaknya harga pangan. “Masyarakat Timor Leste menginginkan pemimpin baru untuk menyelesaikan masalah ekonomi di negara ini,'' katanya.

Negara Termuda di Asia

Pemungutan suara dibuka di Timor Leste pada Sabtu (19 Maret), ketika negara termuda di Asia itu mengadakan pemilihan presiden kelimanya sejak kemerdekaan, dengan keprihatinan atas stabilitas politik dan keamanan ekonomi di garis depan.

Ke-16 calon presiden termasuk mantan pejuang perlawanan dan Presiden petahana Francisco "Lu Olo" Guterres serta tokoh kemerdekaan dan peraih Nobel Jose Ramos-Horta dan seorang mantan imam Katolik. Demikian seperti dilansir dari laman Channel News Asia.

Di tempat pemungutan suara di ibu kota Dili, orang Timor mengenakan masker dan mengantri dengan sabar saat mereka menunggu untuk memilih.

"Kita harus memilih generasi baru agar kita bisa membangun negara ini," kata salah satu pemilih, Jorge Mendonca Soares (42) tentang keinginannya untuk berubah.

Sementara tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa masih mendominasi lapangan, untuk pertama kalinya juga ada empat calon perempuan, termasuk wakil perdana menteri Armanda Berta Dos Santos.

Timor Leste belum lama ini menggelar Pilpres. Namun setelah suara dihitung, hasilnya para calon presiden (capres) tak memenuhi kualifikasi sebagai pemenang.

Menurut penghitungan suara yang diumumkan hari Minggu oleh Komisi Pemilihan Umum Timor Leste, Ramos yang pernah menjadi presiden sebelumnya, mendapatkan suara yang besar yaitu 46,6 persen dalam pemungutan suara minggu lalu. Sementara Fransisco hanya mendapat 22,1 persen.

Mengutip ABC Indonesia, Senin (28/3/2022), warga Timor Leste akhirnya harus memberikan suara ulang untuk memilih presiden baru, setelah Ramos Horta tidak mendapatkan suara mayoritas lebih dari 50 persen dari pesaingnya Fransisco Guterres, yang menjabat sebagai Presiden.

Pilpres Timor Leste akan diulang 19 April, dan pemenangannya akan mulai menjabat sebagai presiden tanggal 20 Mei, bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Timor Leste ke-20 dari Indonesia.

Ramos dan Fransisco selama kampanye saling menuduh lumpuhnya kehidupan politik yang sudah berlangsung selama beberapa tahun.

Presiden di Timor Leste bertanggung jawab mengangkat pemerintah dan membubarkan parlemen.

Selengkapnya di sini...