Sukses

Syarat Haji: Ini Daftar Vaksin COVID-19 yang Diakui Arab Saudi

Liputan6.com, Jakarta - Arab Saudi membuka kuota hingga 1 juta kuota haji 2022. Kuota itu termasuk masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Vaksin COVID-19 menjadi salah satu persyaratan utama. 

Orang-orang yang ingin naik haji harus sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Berdasarkan informasi Saudi Gazette pada Maret 2022, berikut daftar vaksin yang sudah diakui Kementerian Kesehatan Arab Saudi: 

- Pfizer (Amerika Serikat)

- Moderna (Amerika Serikat)

- Johnson & Johnson (Amerika Serikat)

- Covavax (Amerika Serikat)

- AstraZeneca (Inggris)

- Sinopharm (China)

- Sinovac (China)

- Covaxin (India)

- Sputnik (Rusia) 

Sejumlah vaksin tersebut sudah digunakan di Indonesia, mulai dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca, hingga Sinovac. Vaksin Pfizer dan Moderna juga dipakai untuk keperluan booster.

Para pendatang untuk haji juga diwajibkan tes PCR. Ada pula batas usia haji, yakni harus di bawah 65 tahun.

1 Juta Kuota Haji

Berdasarkan laporan Arab News, berikut aturan yang diumumkan:

1. Haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia 65 tahun ke bawah dan telah mendapat vaksin-vaksin utama COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi.

2. Jemaah yang datang dari luar Kerajaan diharuskan mengirim hasil tes PCR negatif Covid-19 yang dilakukan di bawah 72 jam dari waktu keberangkatan menuju Kerajaan.

Para jemaah turut diminta agar mengikuti tiap instruksi di Arab Saudi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan masing-masing ketika melaksanakan ritual Haji.

Pada 2021, ada 50 ribu orang saja yang melaksanakan hajiArab News menyebut sebelum pandemi COVID-19, jumlah jemaah bisa mencapai lebih dari 2 juta orang.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Kemenag Masih Tunggu Alokasi Kuota Haji

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kemenag, Hilman Latief mengatakan untuk kouta jemaah haji Indonesia, pihaknya masih menunggu pembagian dari Saudi.

“Kami masih harus masih harus menunggu informasi lanjutan terkait pembagian kuota dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia pada negara-negar muslim utnuk jumlah jemaah haji yang bisa dikirimkan,” kata Hilman pada Liputan6.com, Sabtu (9/4).

Hilman menyebut, belum ada jumlah resmi kuota yang dibagikan di tiap negara-negara muslim. “Sampai hari ini belum ada jumlah resmi yang ditentukan pemerintah Saudi Arabia per negara, baik Indonesia atau negara lain itu belum disebutkan kuota,” kata dia.

Kemenag, kata Hilman, berharap kuota Indonesia ditambah. Diketahui pada 2019, Indonesia mendapat 231 ribu kuota haji. “Kita berharap Indonesia bisa dapat kuota maksimal,” ucapnya.

Sementara itu terkait biaya haji, Kemenag menyebut akan segera bertemu DPR dan membahasnya. “Kami harus menentukan segera mungkin mengenai biaya haji sehingga jemaah bisa leluasa untuk lakukan persiapan. Saya kira dalam waktu dekat insyaAllah bisa kami lakukan,” pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Menag Bersyukur

Pemerintah Indonesia menyambut positif atas pengumuman terbaru dari otoritas Saudi ini. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan rasa syukur atas adanya kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini.

"Syukur alhamdulillah, jemaah haji Indonesia bisa berangkat tahun ini. Ini kabar yang sangat ditunggu jemaah haji di tanah air," tegas Menag di Jakarta, Sabtu (9/4).

Menag mengatakan, batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia dalam dua tahun terakhir telah menyebabkan kerinduan mendalam jemaah Indonesia untuk ke Tanah Suci. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Saudi yang memberi kesempatan tahun ini bagi jemaah Indonesia untuk memenuhi panggilan beribadah haji," tuturnya.

Menag menegaskan, berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap menyelenggarakan haji. Sebab, persiapan dengan berbagai skenario pemberangkatan telah dilakukan selama ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily Komisi VIII meminta Kemenag berjuang dengan melakukan berbagai lobi agar kuota haji Indonesia besar.

“Yang patut untuk diupayakan Pemerintah Indonesia agar menambah kuota adalah dengan melakukan lobby kepada pemerintah Arab Saudi agar kuota negara lain yang tidak termanfaaatkan untuk dapat dialokasikan untuk jamaah haji Indonesia,” kata Ace saat dikonfirmasi, Sabtu (9/4/2022).

4 dari 4 halaman

Kebutuhan Kuota Haji

Ace menyebut semakin banyak kuota haji Indonesia maka semakin baik, mengingat antrean haji Indonesia sangat lama sampai puluhan tahun.

“Ikhtiar ini sebagai upaya kita untuk semakin memperkecil antrean calon jemaah haji kita yang sangat panjang,” kata dia.

Politkus Golkar itu juga meminta Kemenag segera menindaklanjuti pengumuman Saudi tersebut dengan memastikan jumlah kuota jemaah haji Indonesia yang bisa ke tanah suci.

“Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan teknis terutama yang penting adalah kepastian alokasi kuota bagi muslim Indonesia. Kementerian Agama harus segera memastikan berapa jumlah pasti yang diberikan bagi Indonesia karena menyangkut dengan persiapan anggaran yang akan dibebankan kepada setiap jamaah haji,” kata dia.

Politikus Golkar itu menyebut besarnya biaya haji akan bergantung pada jumlah kuota haji Indonesia. “Kami Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) saat ini akan segera menetapkan Bipih (biaya yang disetorkan setiap jamaah) berdasarkan atas jumlah kuota,” katanya.

“Penyusunan Bipih ini akan dihitung berdasarkan atas kebutuhan tiket pesawat, akomodasi, konsumsi dan transportasi di Arab Saudi dan dalam negeri, dan keperluan jamaah lainnya yang dibutuhkan para jamaah,” kata dia.

Selain itu, kata Ace, Pemerintah Indonesia harus segera mendata calon jemaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan persyaratan di bawah usia 65 tahun dan dipastikan mereka telah mendapatkan vaksin yang diakui Pemerintah Arab Saudi.

“Yang sangat penting juga Kementerian Agama harus dapat menjelaskan kepada calon jemaah haji di atas usia 65 tahun yang seharusnya berangkat tahun ini agar mereka tidak kecewa. Jumlah calon jemaah haji di atas 65 tahun cukup banyak. Bahkan jika diperlukan Pemerintah Indonesia melakukan lobby kepada Pemerintah Arab Saudi agar ada relaksasi tentang usia ini,” jelasnya.